Dari Hasil Pungut Sampah, Pemda KBB Bisa Dapat Duit Rp 4,2 Miliar Per Tahun
PAD dari retribusi penarikan sampah tersebut bisa saja lebih besar jika jumlah truk sampah yang mengangkut sampah dari 10 kecamatan di Bandung Barat
Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Seli Andina Miranti
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari retribusi penarikan sampah ternyata cukup besar meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB masih kekurangan truk sampah.
PAD dari retribusi penarikan sampah tersebut bisa saja lebih besar jika jumlah truk sampah yang mengangkut sampah dari 10 kecamatan di Bandung Barat ke TPA Sarimukti di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat sudah ideal.
Plt Kepala DLH Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko, mengatakan, untuk saat ini PAD dari retribusi sampah tersebut sekitar Rp 4,2 miliar per tahun, bahkan jumlahnya bisa lebih besar jika ada penambahan truk sampah.
"PAD dari retribusi sampah itu bisa meningkat jika ada penambahan truk karena hitungannya satu unit truk bisa menghasilkan PAD Rp 100 juta per tahun," ujarnya saat dihubungi, Minggu (11/12/2022).
Baca juga: Sampah Menjadi Noda di Keindahan Laut Pangandaran, Harusnya Masyarakat Sadar
Apung mengatakan, PAD tersebut didapatkan dari hasil pengangkutan sampah sebanyak 160 ton per hari yang diangkut 38 truk dan ditambah Armada Pengangkut Sampah Liar (APSL), sedangkan timbulan sampah yang tidak bisa terangkut mencapai 680 ton per hari.
"Satu truk sampah maksimal dalam sehari itu bisa mengangkut tiga ton. Sehingga dengan total timbulan sampah mencapai 680 ton, maka idealnya KBB memiliki sebanyak 227 truk sampah," kata Apung.
Atas hal itu, pihaknya menilai penarikan sampah di KBB belum bisa maksimal karena jumlah armada truk sampah yang ada masih minim, sehingga belum bisa menjangkau ke semua wilayah, khususnya di daerah selatan.
Dari total 16 kecamatan di KBB, kata dia, wilayah yang terlayani pengangkutan sampah baru 10 kecamatan karena selain minimnya armada truk sampah, luasnya wilayah juga menjadi kendala bagi petugas.
"Kendalanya kami tidak bisa menjangkau titik-titik pembuangan sampah sementara yang ada di permukiman warga. Bahkan sejumlah pengajuan pengangkutan dari warga ataupun permukiman baru, sementara tidak diterima," ucapnya.
Pihaknya tidak bisa menerima pengajuan itu karena khawatir sampah tidak terangkut dan nantinya justru menyalahkan ke petugas, mengingat untuk melayani pengangkutan sampah reguler, petugas masih sering terkendala terutama di saat musim hujan.
Terkait persoalan ini, pihaknya sedang mengajukan bantuan gubernur ke Pemprov Jabar sebanyak 20 unit truk sampah tahun depan, 40 truk amrol, dan 10 dum truk.
"Diharapkan dengan adanya penambahan armada truk baru, pelayanan pengangkutan sampah bisa lebih luas dan imbasnya PAD dari retribusi sampah juga dapat meningkat lagi," ujar Apung.
