Angka Kematian Ibu di Jabar Masih Tinggi, Pemerintah Harapkan Kelanjutan Program KB Pasca Persalinan

Di Jabar masih ada 147 kasus kematian dari 1.000 ibu melahirkan, padahal targetnya bisa ditutunkan sampai 87 kasus saja.

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Nina Susana Dewi, mengatakan di Jabar masih ada 147 kasus kematian dari 1.000 ibu melahirkan, padahal targetnya bisa ditutunkan sampai 87 kasus saja. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Barat masih sangat mengkhawatirkan, yakni ditemukan 147 kasus dari 1.000 ibu melahirkan di Jawa Barat.

Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) pun menjadi upaya penting untuk menurunkan AKI di Jawa Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Nina Susana Dewi, mengatakan di Jabar masih ada 147 kasus kematian dari 1.000 ibu melahirkan, padahal targetnya bisa ditutunkan sampai 87 kasus saja.

Baca juga: Angka Kematian Ibu di Indonesia Tempati Posisi Kedua di Asia Tenggara Bisa Ditekan dengan Program KB

"Penurunan angka kematian bayi sudah tercapai, tapi angka kematian ibu masih jauh di atas rata-rata. Kalau targetnya sekitar 80-84 persen dari 1.000 kelahiran hidup. Tapi di Jawa Barat masih 147. Masih tinggi, jauh dari nasional," kata Nina seusai kegiatan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KBPP di Gedung Sate, Rabu (7/12/2022).

Ia mengatakan KBPP menjadi salah satu cara terbaik dalam menurunkan kematian ibu.

Karenanya, program KBPP yang selama ini dijalankan bersama Jhpiego, organisasi kesehatan nonprofit internasional yang berafiliasi dengan The John Hopkins University, berpotensi untuk terus dilanjutkan.

Program KBPP dalam rangka memberikan kontribusi penurunan AKI dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mengetengahkan proses pembelajaran-praktek dengan intervensi di Kota Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor.

"Kalau itu (KBPP) bagus, kita akan ambil contoh. Yang di Karawang akan kami jadikan contoh, kami saring apa yang menjadi rahasianya untuk disebar ke kabupaten dan kota lain," katanya.

Ia mengatakan sangat mendukung proyek ini karena efeknya sangat luar biasa bagi penurunan angka kematian ibu dan juga stunting.
Di tiga kabupaten kota tersebut, dengan adanya kegiatan ini 2021-2022 bisa menurunkan angka kematian ibu.

"Termasuk dari stunting, sudah dilaporkan sudah ada penurunan. Kalau keberhasilan Karawang ini kita replikasi ke kabupaten kota lain dengan bantuan dari Jhpiego dan pemda, itu kita Insya Allah optimistis bisa menurunkan stunting dan kematian ibu dan anak. Walaupun tidak drastis tapi berlanjut terus sampai mencapai target, kami sangat mendukung," katanya.

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut Jumlah Kematian Ibu Meningkat di Indonesia

Direktur penelitian dan Evaluasi Jhpiego, Siti Nurul Qomariyah, mengatakan kegiatan di Gedung Sate ini adalah penutupan kerja sama Jhpiego dengan pemerintah Indonesia, utamanya Jawa Barat.

"Di mana kami membantu pemerintah Indonesia untuk memperkuat KBPP, KB Pasca Persalinan, di mana kami berharap ibu-ibu sebelum pulang dari fasilitas kesehatan sudah memanfaatkan KB. Jadi yang kita lakukan itu dengan melakukan pelatihan kepada petugas kesehatan supaya mereka melakukan pelayanan, mendorong peningkatan mutu kerjasama dengan dinas kesehatan untuk memastikan mereka melakukan supervisi," katanya.

Angka KBPP yang ditargetkan pemerintah Indonesia, katanya, 70 persen.

Dalam hal ini, 42 hari setelah ibu melahirkan, sudah memakai KB. Namun demikian, kini angka cakupan KBPP nasional hanya 30 persen.

"Jadi belum mencapai angka kita inginkan. Kita kerjasama untuk meningkatkan angka tersebut. Kabupaten Karawang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Kita memilih penduduknya banyak, memikirkan daya ungkitnya. Tahun depan selesai, kami berharap pemerintah daerah melanjutkan replikasi ke daerah-daerah lain," katanya.

Pemerintah RI sendiri telah berkomitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagaimana tertuang pada RPJMN 2019-2024. AKI dan AKB merupakan indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan suatu negara.

Dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015, AKI tercatat sebesar 305/100.000 kelahiran hidup (KH). Sedangkan AKN, sebesar 15/1.000 KH.

Tentu saja hal ini menjadi beban berat untuk memenuhi target SDGs 2030 untuk AKI 70/100.000 KH, AKN 7/1.000 KH dan AKB 12/1.000 KH.

Dalam rangka closing out Program KBPP (Keluarga Berencana Pasca Persalinan) “Pilihanku”, Jhpiego bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan Pertemuan Koordinasi serta Penyampaian Laporan Akhir Program KBPP dalam rangka memberikan kontribusi penurunan AKI dan AKB di Provinsi Jawa Barat dengan mengetengahkan proses pembelajaran-praktek baik lapangan dari tiga model intervensi Kota-Kabupaten yakni Kota Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor.

Program "Pilihanku” telah berhasil meningkatkan cakupan konseling KBPP dari 3,2 persen tahun 2015 menjadi 79,5 persen di tahun 2019 dan meningkatkan cakupan pengguna KBPP dari 9,1 persem tahun 2015 menjadi 42,5 persen di tahun 2019.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved