Tiga Sekolah di Bandung Barat Bersengketa dengan Ahli Waris, Ada yang Sempat Digembok

Tiga sekolah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga saat ini masih bersengketa lahan dengan pihak ahli waris.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Aktivitas belajar ratusan siswa SD Negeri Bunisari, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) lumpuh karena sejumlah siswa tidak bisa masuk kelas karena aksi penggembokan, Senin ( 8/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Tiga sekolah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga saat ini masih bersengketa lahan dengan pihak ahli waris. Bahkan sengketa tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Hal tersebut diketahui karena aset kepemilikan lahan tiga sekolah itu digugat oleh ahli waris. Padahal lahan tersebut tercatat sebagai aset daerah Pemda KBB. 

Plt Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Dadang A Sapardan, mengatakan, sekolah yang bersengketa lahan itu yakni SDN Bunisari di Ngamprah, SDN Bongas di Cililin, dan SMPN 3 Lembang.

"Sekarang ini yang sedang terlibat sengketa lahan ada tiga sekolah dan itu telah terjadi cukup lama. Tapi saat ini sudah berproses di pengadilan," ujar Dadang di Kompleks Pemda KBB, Rabu (30/11/2022).

Dia mengatakan, satu di antara yang sempat mencuat adalah adanya aksi penggembokan gerbang sekolah oleh pihak ahli waris di SDN Bunisari, Ngamprah, beberapa waktu lalu.

Penggembokan itu membuat aktivitas belajar sempat terganggu. 

Baca juga: Sempat Ada Penyegelan, Sengketa Lahan SDN Bunisari KBB Bakal Berlanjut ke Pengadilan

"Untuk SMPN 3 Lembang dan SDN Bongas, Cililin, meski bersengketa namun tidak sampai terjadi penggembokan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris," kata Dadang.

Menurutnya kondisi sekolah bersengketa tetapi tidak dilakukan penggembokan itu menjadi keinginan semua pihak agar kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu meski sedang bersengketa dengan pihak ahli waris.

"Soal sengketa, biarkan berproses di pengadilan dan tunggu hasilnya seperti apa," ucapnya.

Selama menunggu proses pengadilan, kata Dadang, lahan yang disengketakan masuknya status quo dan selama keputusannya belum inkrah di pengadilan maka yang menempati saat ini, yakni pihak sekolah.

"Selama keputusan belum inkrah, pihak sekolah adalah yang memiliki kewenangan terhadap bangunan tersebut, hingga nanti ada keputusan dari pengadilan yang harus dijalankan. Kita tunggu saja nanti hasil pengadilannya seperti apa," ujar Dadang.

Baca juga: Buntut Sengketa Lahan Sekolah di SDN Bunisari, Disdik KBB Sibuk Lakukan Inventarisasi

Untuk saat ini, kata dia, tiga sekolah yang bersengketa itu tetap beraktivitas seperti biasa. Hanya saja jika pihak sekolah ingin menambah bangunan di lahan yang dipersengketakan tidak diperkenankan dulu.

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi masalah klasik harus diselesaikan dengan cara menyertifikatkan lahan sekolah agar tidak rawan terjadi gugatan, apalagi lahan sekolah ini merupakan hibah dari orang tua dulu.

"Itu hibah dari orang tua dulu yang ingin ada sekolah di wilayah mereka agar anak-anaknya dekat ke sekolah," katanya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved