Buntut Sengketa Lahan Sekolah di SDN Bunisari, Disdik KBB Sibuk Lakukan Inventarisasi

Hingga saat ini banyak sekolah yang dibangun di tanah carik milik desa, dan juga masyarakat yang menghibahkan lahannya untuk dibangun sekolah.

Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Pihak SDN Bunisari KBB saat membongkar pintu gerbang yang sempat dilas ahli waris, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (9/8/2022).   

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) baru bergerak melakukan inventarisasi aset lahan sekolah setelah terjadi sengketa lahan di SDN Bunisari, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah.

Inventarisasi tersebut dilakukan untuk memastikan kepemilikannya sebagai antisipasi adanya polemik saling klaim antara pihak yang mengatasnamakan ahli waris dengan pemerintah daerah.

Kepala Bidang SD, Disdik KBB, Dadang A Sapardan mengatakan, hingga saat ini banyak sekolah yang dibangun di tanah carik milik desa, dan juga masyarakat yang menghibahkan lahannya untuk dibangun sekolah.

Baca juga: Kasus Sengketa Lahan Sekolah Seperti di SDN Bunisari KBB Tak Hanya Satu, Dewan Minta Diinvertarisasi

"Jadi, untuk itu ke depan kita akan bereskan soal aset kepemilikan lahan ini dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya," ujar Dadang di kantornya, Senin (22/8/2022).

Ia mengatakan, dengan adanya sekolah yang dibangun di tanah carik desa dan hibah masyarakat itu harus ada penertiban administrasi kepemilikan lahannya.

"Jangan sampai proses penggunaan tanah carik desa atau adanya hibah dari masyarakat tidak tercatat di aset daerah, karena pada akhirnya bisa menimbulkan polemik di kemudian hari," katanya.

Menurutnya, jika aset itu semuanya tercatat hitam di atas putih, nantinya akan jelas ketika ada yang menggugat atau misalnya ahli waris melakukan gugatan.

"Jadi kalau tercatat dasarnya ada. Ada juga beberapa sekolah yang kasusnya mirip dengan SDN Bunisari dan sekarang sedang kami selesaikan," ucap Dadang.

Ian mengatakan, untuk saat ini di KBB terdapat 884 SD yang tersebar di 165 desa. Sebagian SD ada yang menempati tanah carik desa dan lahan yang sudah dihibahkan.

Baca juga: Sempat Ada Penyegelan, Sengketa Lahan SDN Bunisari KBB Bakal Berlanjut ke Pengadilan

Selain itu, beberapa SD bahkan ada yang lokasinya berada satu kompleks dengan kantor desa atau antara satu SD dengan SD lainnya. Sehingga pihaknya juga melakukan upaya merger sekolah yang memang lokasinya satu kompleks.

"Seperti SDN Bunisari itu adalah hasil merger dari SDN Sukasari dan SDN Langensari. Ada juga beberapa sekolah yang sedang dikaji ka arah tersebut, seperti yang di Lembang karena siswanya kurang," ujar Dadang.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved