Honorer Indramayu Perjuangkan Kepastian Status, Ada yang Bekerja 17 Tahun Tapi Tak Masuk Daftar PPPK

Mereka meminta kepastian status karena tak masuk dalam daftar PPPK di Indramayu padahal sudah bekerja lebih dari dua tahun.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: taufik ismail
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Para honorer saat melakukan audiensi di DPRD Indramayu, Selasa (27/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Kurang Lebih ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau pegawai honorer di Indramayu berjuang demi kepastian status mereka agar terdaftar dalam pendataan PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja).

Selain itu mereka juga mempertanyakan kejelasan status kepegawaian serta kebijakan masa kerja di tahun 2023 nanti.

Dalam perjuangannya, para PTT itu hari ini mendatangi DPRD Indramayu melakukan audiensi demi meminta keadilan, Selasa (27/9/2022).

Mengingat batas akhir pendataan PPPK akan berakhir pada 30 September 2022.

Mereka pun terancam kehilangan pekerjaan karena kondisi tersebut.

Sebanyak kurang lebih ratusan PTT yang hari ini melakukan audiensi diketahui berasal dari honorer di BPBD Indramayu, Diskopdagin Indramayu, dan RSUD MIS Krangkeng Indramayu.

Salah seorang PTT di Diskopdagin Indramayu, Watoni mengatakan, awalnya ia merasa bahagia dengan adanya kabar pendataan PPPK di Indramayu.

Namun, pada kenyataannya nama dia justru tidak tercantum dalam daftar.

"Padahal saya sudah bekerja dari 2005 atau sudah 17 tahun dan memenuhi syarat regulasi," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Kedatangan para PTT ke DPRD Indramayu pun ingin meminta bantuan dari legislatif agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam hal ini, kedatangan para PTT diterima langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu, Edi Mulyadi.

DPRD Indramayu pun berencana untuk memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut pada 6 Oktober 2022 mendatang.

Terlebih, para PTT yang melakukan audiensi mayoritas diketahui sudah bekerja kurang lebih 2 tahun ke atas.

Mereka juga untuk sumber pendapatannya selama ini di biayai oleh APBD.

Hal tersebut sudah memenuhi syarat regulasi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Mereka ini ada yang sudah bekerja dari 2005 dan macam-macam, mereka sudah lama bekerja," ujar dia.

Baca juga: 35 Tahun Mengajar, Mahdar Guru Honorer di KBB Akhirnya Jadi PPPK, Datang Bawa SK Pakai Kursi Roda

Sumber: Tribun Cirebon
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved