Dapat SP3 dari Pemkot Bandung, Kebun Binatang Bandung Pilih Tunggu Putusan Pengadilan

Humas Kabun Binatang, Sulhan Syafi'i mengatakan, pihaknya belum mau menanggapi SP3 tersebut dan masih menunggu putusan pengadilan.

Tribun Jabar/ Syarif Pulloh Anwari
Suasana Kubah Burung di Kebun Binatang Bandung. Pemerintah Kota Bandung kembali menerbitkan Surat Peringatan yang ke tiga atau SP3, kepada Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung kembali menerbitkan Surat Peringatan yang ke tiga atau SP3, kepada Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung.

Adapun isi SP3 tersebut berisi tagihan sewa tanah atau lahan Kebun Binatang Bandung yang diklaim milik Pemkot Bandung.

Humas Kabun Binatang, Sulhan Syafi'i mengatakan, pihaknya belum mau menanggapi SP3 tersebut dan masih menunggu putusan pengadilan.

Baca juga: Kebun Binatang Bandung Terancam Ditutup, Warga Katakan Begini

"Kita tunggu putusan pengadilan, hargai putusan pengadilan. Sekarangkan sedang dalam proses pengadilan, jadi kita hargai dulu," ujar Sulhan, saat dihubungi Selasa (19/7/2022).

Perkara sengketa lahan kebun binatang seluas 14 hektare itu, kata dia, saat ini masih disidangkan dan baru masuk tahap saksi-saksi.

"Sekarang masih tahap saksi-saksi. Jadi, kita minta hargai prosesnya. Kita tidak mengabaikan itu (SP3), kan titik tertinggi itu di pengadilan. Setelah itu, baru kita ambil langkah selanjutnya kan sekarang lahan itu belum tentu milik siapa," katanya.

Kalau pun nantinya putusan pengadilan menyatakan bahwa lahan itu milik Pemkot, pihaknya siap membayar uang sewa tersebut.

"Ya, ok misalkan itu milik mereka. Kita akan ngobrol kapan kita bayar, sekarang kan yang punya saja belum tahu siapa, masa kita dipaksa (bayar) kan ini harus detail dulu, siapa yang punya," ucapnya.

Baca juga: Nunggak Utang, Surat Ketiga Sudah Dikirim, Kebun Binatang Bandung Ditutup? Ini Kata Wali Kota Yana

"Kita sebagai warga negara, sebagai warga Kota Bandung beritikad baik, tapikan tolong hargai juga proses yang berjalan. Sekarangkan belum jelas, belum tentu yang punya yang nagih, bagaimana kalau ternyata bukan," tambahnya.

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved