Ada Sekolah di Garut yang Paksa Pungut Uang Bangunan Bikin Bupati Geram, Ancam Pecat Kepsek

Bupati Garut mendapat keluhan langsung dari orang tua siswa yang mengaku kesulitan karena harus membayar sejumlah uang bangunan.

Tribun Jabar/ Sidqi Al Ghifari
Diduga ada sekolah melakukan pungutan terhadap orangtua siswa saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) bikin Bupati Garut Rudy Gunawan geram. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Diduga ada sekolah melakukan pungutan terhadap orang tua siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bikin Bupati Garut Rudy Gunawan geram.

Informasi tersebut menurutnya didapat saat dirinya mendapat keluhan langsung dari orang tua siswa yang mengaku kesulitan karena harus membayar sejumlah uang bangunan.

"Saya mendapat keluhan ada orang tua, karena salah satu sekolah favorit mencanangkan membebani siswa dengan uang bangunan sebesar Rp 3,3 juta," ujar Bupati Garut Rudy Gunawan saat diwawancarai, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Respons Ngatiyana soal Pungli Pejabat BPN Cimahi, Akan Telusuri Pihak RW yang Diduga Terlibat

Ia menyebut orang tua siswa itu memintanya menghubungkan langsung dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Garut karena tidak sanggup membayar uang tersebut.

Rudy mengaku kaget mendengar keluhan tersebut, ia meminta pihak sekolah tidak boleh membicarakan perihal uang bangunan meskipun ada dalih dari komite sekolah.

Jika tetap memaksakan maka ia tidak akan segan untuk memberi sanksi berupa pencopotan jabatan kepala sekolah.

"Maka jika itu uang bangunan dibicarakan, maka 1 Agustus kepsek itu akan diganti, diturunkan kembali menjadi guru, kami akan cabut," ucapnya.

Rudy menjelaskan saat ini baru mendapat satu laporan tentang adanya pungutan yang diminta oleh salah satu sekolah favorit di Garut.

Namun pihaknya akan terus melakukan pemantauan terkait persoalan itu, ditakutkan hal tersebut terjadi juga di beberapa sekolah.

Baca juga: Pejabat BPN di Kota Cimahi Terkena OTT Pungli Penerbitan PTSL, Ini Modusnya

Ia meminta pihak sekolah untuk tidak membebani para orang tua siswa dengan pungutan atau kewajiban membayar uang bangunan.

"Saya minta kepada kepala sekolah, supaya stop, jangan melakukan hal yang berhubungan dengan pemungutan," ujarnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved