Anggota Dewan Keluarkan Surat Sakti Titip Siswa di PPDB, Ombudsman Sebut Harusnya Tak Sampai Terjadi

Dan mengatakan, munculnya surat rekomendasi dari anggota dewan yang meminta sekolah untuk menerima sejumlah siswa seharusnya tidak sampai terjadi.

ppdb.disdik.jabarprov.go.id
PPDB Jawa Barat 2022. KEPALA Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat, Dan Satriana, mengatakan semua pihak harus sepakat untuk mengawal pelaksanaan PPDB agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - KEPALA Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat, Dan Satriana, mengatakan semua pihak harus sepakat untuk mengawal pelaksanaan PPDB agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan mengatakan, munculnya surat rekomendasi dari anggota dewan yang meminta sekolah untuk menerima sejumlah siswa seharusnya tidak sampai terjadi.

Hal-hal semacam ini, ujar Dan, berpotensi memunculkan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, hingga bentuk diskriminasi, yaitu pemberian layanan dengan perlakuan khusus atau tidak adil di antara sesama pengguna layanan.

Baca juga: Heboh Anggota DPRD Kota Bandung Kirimkan Surat Sakti PPDB, Minta Sekolah Terima Sejumlah Calon Siswa

"Jelas ini bakal mengganggu pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel. Sikap kami sama seperti tahun sebelumnya, bahwa penerimaan PPDB hanya mempertimbangkan jalur, kuota, dan kriteria yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 1 tahun 2021," katanya kepada Tribun saat dihubungi melalui telepon, Minggu (26/6).

Dan mengatakan, sebagai wakil rakyat, salah satu tugas anggota dewan memang menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama yang menjadi konstituennya.

Namun, dalam kaitannya dengan PPDB, penyampaian aspirasi bisa dilakukan, semisal dengan membantu warga yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendaftar atau menyalurkan keluhan dan pengaduan kepada penyelenggara PPDB.
Bukan dengan merekomendasikan nama-nama tertentu agar diterima di sekolah.

Semua pihak, lanjutnya, harus ikut dalam mengawasi dan menjaga konsistensi pelaksanaan PPDB sebagai bentuk pertanggungjawaban proses PPDB online yang sudah diumumkan ke warga.

Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara PPDB online, tegas Dan, harus mengabaikan hal-hal seperti ini, dan tetap fokus untuk menuntaskan PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.

"Masyarakat saat ini, terutama para pendaftar, memberikan perhatian yang sangat besar pada pelaksanaan PPDB. Membiarkan pelanggaran terjadi selama PPDB tentu akan memunculkan ketidakpuasan dan lebih jauh lagi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan ke penyelenggara PPDB maupun pemerintah. Inilah yang tak kami inginkan bersama," ujarnya.

Baca juga: Heboh Anggota DPRD Kota Bandung Kirimkan Surat Sakti PPDB, Minta Sekolah Terima Sejumlah Calon Siswa

Hal senada dikatakan Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Dwi Soebawanto. Ia mengatakan, PPDB telah diatur sedemikian rupa oleh Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur.

Dalam aturan jelas disebut sejumlah jalur yang bisa diambil saat pendaftaran, mulai dari jalur afirmasi RMP/SKTM, pindahan, prestasi untuk tahap satu, dan jalur zonasi sedang berproses.

"Alangkah naifnya seorang anggota dewan Kota Bandung yang duduk di komisi, yang salah satu bidangnya ialah pendidikan, jika tidak mengetahui aturan tersebut," ujarnya.

Karena aturannya sudah jelas, membuat jalur baru, yakni jalur rekomendasi, seperti yang dilakukan anggota Komisi D DPRD Kota Bandung ini, tegas Dwi, jelas tidak diperkenankan.

"Tetap tak boleh, meski dengan alasan demi memperjuangkan konstituennya," ujarnya.

(muhamad nandri prilatama)

Baca juga: Kirim Surat Sakti Rekomendasi PPDB, Dalih Erwin Anggota DPRD Kota Bandung: Sampaikan Aspirasi Warga

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved