Satpol PP Sumedang Panggil Duta Family soal Pengambilan Air di Cimanggung, Ternyata Kantongi Izin

Satpol PP Sumedang menyebut PT Duta Famili sudah kantongi izin pengambilan air di sejumlah titik di Kecamatan Cimanggung, Selasa (7/6/2022)

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Mega Nugraha
Istimewa
Satpol PP Sumedang tengah mengklarifikasi PT Duta Famili terkait izin pengambilan air di sejumlah titik di Kecamatan Cimanggung, Selasa (7/6/2022). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Satpol PP Sumedang menyebut PT Duta Family sudah kantongi izin pengambilan air di sejumlah titik di Kecamatan Cimanggung, Selasa (7/6/2022).

Kepastian itu setelah Satpol PP Sumedang memanggil PT Duta Family untuk diklarifikasi soal pengambilan air.

Perusahaan tersebut merupakan perusahaan kedua yang diundang ke Kantor Satpol PP Sumedang untuk klarifikasi.

Sebelumnya yang diperiksa adalah perusahaan tekstil yang dinyatakan tak mengantongi rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Baca juga: Satpol PP Sumedang Panggil Perusahaan Penyedot Air Sungai di Cimanggung, Tak Kantongi Rekomendasi

"Intinya sesuai dengan penjelasan dari PT Duta Family, menyampaikan data administratif terkait titik pengambilan air dan perizinan. Ternyata perusahaan ini memang berizin," kata kata Yan Mahal Rizal, Kabid PPUD Satpol PP Sumedang
saat dikonfirmasi Selasa petang.

Izin yang dimaksud bahkan untuk dua tempat pengambilan air dari tiga tempat yang dijadikan titik penyedotan.

"Yang dua, yakni di blok Cipulus dan Cimande sudah berizin sejak tahun 2017. Lengkap mulai dari IMB, izin teknis, izin warga, dan rekomendasi lainnya," kata dia.

Memang ada satu di blok Lewang yang masih menunggu izin keluar dari Kementerian terkait. Dalam hal menunggu izin pun, perusahaan menghentikan semua aktivitas pekerjaan di blok Lewang, di Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung itu.

"Bahkan aktivitas pengambilan air di blok Lewang ini tidak ada, " kata Yan Mahal

Satpol PP dalam posisi ini hanya mengoptimalkan fungsi. Sebab akhir-akhir ini banyak laporan yang masuk ke Satpol PP mengadukan proyek-proyek pengambilan air tak berizin.

"Terkait pengambilan air, kata dia, izinnya ada di Pemprov Jabar. Kami di sini untuk mendesak agar pemerintah kecamatan dan desa di mana proyek itu berada kondusif," ucapnya.

Satpol PP akan melihat perkembangan lebih lanjut atas laporan-laporan mengenai penyedotan air tak berizin ini. Jika yang dilanggar Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup), maka Satpol PP segera bertindak.

Acuan Satpol PP Sumedang, jangan sampai proyek pengambilan air oleh perusahaan merugikan masyarakat yang memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari dan pertanian.

"Pelaku usaha, desa, dan kecamatan proaktif untuk meminta data atau dokumen administrasi jika ada poyek serupa, sehingga ketika ada masyarakat bertanya, desa dan kecamatan bisa menjawab," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved