Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap, Bagaimana di Jabar? Wagub Serahkan ke Polda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum angkat bicara soal penangkapan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja oleh aparat kepolisian, Selasa (7/6/2022).

Abdul Qadir ditangkap anggota Polda Metro Jaya di wilayah Lampung terkait aksi konvoi khilafah yang terjadi di daerah Cawang, Jakarta Timur.

Bahkan, aksi konvoi itu juga terjadi di daerah Jawa Barat seperti di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Menurut Uu, terkait penangkapan pimpinan tertinggi dari kelompok Khilafatul Muslimin tersebut, polisi tidak akan membuat keputusan yang tidak tepat.

"Yakinkan kepada masyarakat, bahwa polisi mengadakan sebuah tindakan dan keputusan berdasarkan normatif yang ada," ujarnya saat ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (7/6/2022).

Sementara saat disinggung terkait adanya pergerakan aktivitas kelompok Khilafatul Muslimin di wilayah Jawa Barat, pihaknya menyerahkan kepada Polda Jabar.

"Di samping oleh Polda Jabar, masyarakat juga harus membantu," kata Uu.

Seperti diketahui, untuk di wilayah Jawa Barat, kelompok ini memiliki sebuah markas satu di antaranya musala yang ada Jalan Sadarmanah, Gang Unjani Nomor 33 B, RT 5/6, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Bahkan, untuk di wilayah Bandung Barat sudah ada beberapa orang yang terindikasi masuk atau bergabung dengan kelompok Khilafatul Muslimin yang beberapa waktu sempat konvoi di wilayah Parongpong dan Cisarua.

"Menurut saya pribadi itu sebuah langkah, hak, dan kewenangan dari aparat kepolisian," ucap Uu.

Uu mengatakan, dari informasi yang diterimanya, bahwa aktivitas kelompok yang melakukan konvoi di sejumlah daerah sambil menyebarkan tulisan itu untuk sosialisasi tentang khilafah.

"Menurut informasi yang kami terima, (aktivitasnya) adalah sosialisasi tentang khilafah, artinya sistem pemerintahan," kata Uu.

Namun jika berbicara tentang khilafah, menurut Uu hal tersebut sah-sah saja karena itu merupakan sistem pemerintahan, tetapi jika konteksnya di Indonesia tentu dasar negaranya pancasila.

"Jadi untuk berbangsa dan bernegara kita kembali ke pancasila dan untuk melaksanakan agama, kita kembalikan ke agamanya masin-masing. Saya mengimbau untuk tidak mengotak-atik dasar negara Pancasila," ucapnya.

Baca juga: Sosok Abdul Qadir Baraja Pimpinan Khilafatul Muslimin, Ditangkap Polisi Lampung, Bukan Pertama Kali