Panglima TNI Bolehkan Keturunan PKI Daftar Tentara, Begini Respons Anggota DPR dan Pengamat Militer

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menganggap tes renang tidak adil.

“Itu tidak usah lagi, kenapa renang kenapa? Jadi nomor tiga kenapa? Karena apa?"

"Kita enggak fair juga ada orang yang enggak pernah renang, nanti enggak fair, sudahlah,” kata Andika.

Andika juga menganggap, mekanisme penerimaan prajurit juga tak perlu lagi menerapkan tes akademik.

Menurutnya, dalam bidang akademik, panitia seleksi cukup mengambil nilai akademik dari ijazah peserta.

“Menurut saya, tes akademik ini sudah ambil saja IPK, terus transkripnya, karena bagi saya yang lebih penting adalah tadi ijazahnya saja, ijazah SMA itulah akademik mereka,” jelas Andika.

“Enggak usah lagi ada tes akademik, tes akademik ya tadi, ijazahnya tadi."

"Kalau ada ujian nasional, udah itu lebih akurat lagi, itulah dia,” sambung dia.

Kebijakan ini berlaku dalam proses seleksi di tingkat daerah hingga pusat.

Selain itu, Andika juga memerintahkan panitia seleksi untuk segera memperbaiki mekanisme penerimaan prajurit.

“Jadi yang saya suruh perbaiki, perbaiki, tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit."

"Tapi setelah diperbaiki itu yang berlaku."

"Jadi yang PR harus membuat Perpang (Peraturan Panglima TNI) segala macam, segera dibuat,” imbuh dia.

Tak masalah

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi tak mempersoalkan dengan kebijakan Andika yang memperbolehkan keturunan PKI ikut seleksi prajurit TNI.