Ketua DPW PKS Jabar Minta DPD PKS Kota Bandung Membentuk Tim Hukum Untuk Melakukan Hal Ini

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menyampaikan kepada DPD PKS Kota Bandung untuk membentuk tim hukum guna melakukan kajian dan berharap menjadi

Tribun Jabar/Tiah SM
Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menyampaikan kepada DPD PKS Kota Bandung untuk membentuk tim hukum guna melakukan kajian dan berharap menjadi terobosan hukum agar ada perbaikan ke depannya.

Haru pun menanggapi terkait proses pengangkatan wakil wali kota Bandung yang dinilainya terlalu berbelit dan menghabiskan waktu. 

Padahal, waktu yang terbatas 18 bulan dengan tak diangkatnya wakil wali kota menandakan ada salah dalam mekanisme dan masalah prosedur yang mestinya diperbaiki ke depan.

"Saya tegaskan tak ada oposisi karena oposisi urusan pemerintah pusat yang tak memasukkan kadernya sebagai menteri itu oposisi. Kalau di daerah instruksi Majelis Syuro tak ada (oposisi). 

Tetapi, kami meminta ke DPD PKS Kota Bandung untuk kawal janji kampanye Mang Oded jika kang Yana tak komitmen ke janji kampanye dan lebih prioritaskan lain-lain. Kami minta untuk dikritisi dengan sangat keras," ujarnya, Jumat (1/4/2022).

Sampai saat ini, Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pun belum dilantik secara definitif lantaran belum adanya surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.

Keterlambatan pelantikan Yana Mulyana ini pun berdampak pada tak akan adanya sosok wakil yang bakal menemani Yana di sisa masa jabatannya hingga 23 September 2023. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved