Digitalisasi Sekolah Jadi Kenisayaan, BEM UPI: Tapi Pengajar di Daerah Masih Gaptek

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Solehuddin mengatakan program digitalisasi sekolah jadi langkah tepat di tengah pandemi ini. Digitalisasi kata dia, menjawab kemajuan zaman yang berubah dari tradisional ke modern.

Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo pun telah mencoba berupaya maksimal memajukan dunia pendidikan  dengan mempersiapkan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dapat melakukan pembelajaran secara digital.

"Pandemi sudah banyak mengubah pola belajar dan tatanan kehidupan masyarakat, sehingga pak Presiden mendukung adanya akselerasi transformasi digitalisasi sekolah," katanya, Selasa (28/12/2021) di UPI dalam seminar Digitalisasi Sekolah, Meretas Batas Ruang Pembelajaran Tradisional.

Baca juga: Hindari Pencabutan DID Belasan Miliaran Rupiah, Pemkab Majalengka Kejar Target Vaksinasi 70 Persen

Solehuddin menyebut UPI berupaya semaksimal mungkin lakukan berbagai penyesuaian teknologi digital. Sebab, hal itu dapat memudahkan para dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran baik online atau offline.

"Kami berupaya selama dua tahun ini mempersiapkan semua kebutuhan pendukung pelaksanaan sekolah digital mulai teknologi sampai pada sumber daya manusianya," ujarnya.

Kepala Seksi Kurikulum PPSD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jajang Hermawan menambahkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Kota Bandung sudah beralih ke digital meski memang tetap ada yang secara offline. Kebiasaan KBM online ini menjadi kebiasaan baru bagi dunia pendidikan setelah adanya pandemi.

Baca juga: Kisah Iwan Fals, Jadi Pengamen di Jalan Dago Bandung, Nyanyi Sampai Lemah Dapat Rp 10 Ribu

Menurutnya, digitalisasi pendidikan haruslah disambut baik oleh SDM dan infrastruktur yang memadai, karena ruang digital menyajikan ruang belajar yang lebih luas tanpa batas. Sehingga, aturan digitalisasi ini mesti ada formulasi yang tepat.

"Saya yakin Kemendikbudristek sudah siapkan roadmap yang akan digunakan, semisal platform, kurikulum, hingga kualifikasi pendidik yang dibutuhkan," katanya.

Ketua BEM UPI, Endang Sutanto menambahkan bahwa kebijakan terkait digitalisasi sekolah yang telah dua tahun ini diterapkan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi memang perlu perhatian lebih dari pemerintah, terutama dalam pengembangan SDM pengajarnya.

"Kami melihat masih banyak pengajar di beberapa daerah yang gagap teknologi (gaptek). Kami juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah di sektor pendidikan. Jadi, pemerintah perlu fasilitasi infrastruktur dan anggaran agar digitalisasi pendidikan berjalan lancar," ujarnya.

Dia menilai, selama dua tahun berlaku  pembelajaran secara online belum menghasilkan lulusan berkualitas. Justru, timbul degradasi kualitas pendidikan yang sangat berpengaruh pada pembentukan karakter penerus bangsa.

"Selama dua tahun ini dalam pembelajaran secara digital, kami lihat terjadi degradasi kualitas siswa termasuk lulusan sarjana. Adaptasi selama pandemi harus menjadi ukuran dan evaluasi bagi pemerintah khususnya Kemendikbud dan Ristek dalam melahirkan inovasi kebijakan sesuai kondisi," ucapnya.(*)