Breaking News:

Demo Buruh di Jabar

Rencana Mogok Massal 3 Hari, Ribuan Buruh di Bandung Barat Terancam Tak Dapat Upah, Ini Kata Apindo

Apindo KBB menyebut mogok massal mengganggu produksi di setiap perusahaan, sehingga upah para buruh itu terpaksa tidak akan dibayar selama tiga hari.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Siti Fatimah
Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Ratusan buruh dan pekerja dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/11). Mereka berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum sampai 10 persen. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak akan mendapat upah jika melakukan aksi mogok massal dan unjuk rasa selama tiga hari untuk menolak kenaikan UMK yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Sebelumnya, aksi mogok massal tersebut akan dilakukan mulai 22-25 November 2021 mendatang karena jika kenaikan UMK 2022 dengan menggunakan formulasi PP nomor 36 tersebut, maka UMK KBB yang saat ini Rp 3.248.283,28 dinilai tidak akan mengalami kenaikan.

Sekretaris Eksekutif Apindo KBB, Yohan Oktavianus, mengatakan, dengan adanya aksi mogok massal dari para buruh tersebut nantinya akan mengganggu produksi di setiap perusahaan, sehingga upah para buruh itu terpaksa tidak akan dibayar selama tiga hari.

Baca juga: Setelah Jalan Kaki Sepanjang Pasteur dan Pasupati, Buruh Unjuk Rasa di Gedung sate, Ini Tuntutannya

"Pasti (produksi) terganggu, tapi solusi paling dasar dari Apindo, upahnya tidak bisa dibayar kalau buruh tetap ingin mogok massal," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Rabu (17/11/2021).

Menurutnya, keputusan Apindo untuk tidak membayar upah bagi buruh yang melakukan aksi mogok massal tersebut sudah sesuai aturan dan undang-undang ketenagakerjaan dan mogok massal itu juga bukan karena perselisihan hubungan industrial ataupun gagal perundingan.

"Kalau ini kan, (mogok massal) isunya dari luar, jadi tunduknya harus ke undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat," kata Yohan.

Baca juga: Setelah Jalan Kaki Untuk Unjukrasa, Massa Buruh Jajan Cilok hingga Baso Tahu di Gedung Sate

Atas hal tersebut pihaknya sudah memberikan solusi bagi para buruh jika upahnya ingin tetap dibayar, meskipun mereka tetap ingin melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan UMK tersebut.

"Kalau karyawan pabrik mau demo ya silakan, tapi kalau bisa sesudah masuk kerja, atau sebelum masuk kerja. Tapi kalaupun tidak masuk kerja ya engga apa-apa, tapi upahnya tidak dibayar," ucapnya.

Ia mengatakan, solusi tersebut ditawarkan karena pihaknya tidak bisa melarang para buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Sebab, hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat.

Baca juga: Tuntut Kenaikan Upah Minimum dan Pembatalan Uu Cipta Kerja, Buruh Ancam Mogok Nasional

"Apalagi kan teman-teman ini dikontrol oleh serikat pekerja tingkat provinsi, kemudian dari tingkat provinsi dikontrol lagi oleh bang Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), jadi kalau di KBB gak ada demo jadi aneh," kata Yohan.

Meski begitu, pihaknya meminta agar para buruh tetap masuk kerja meskipun akan melakukan aksi unjuk rasa supaya produksi di setiap perusahaan tidak terganggu, apalagi selama pandemi Covid-19 ini produksi juga sudah terganggu.

"Baru juga kita ini bisa produksi, terus buruhnya demo dan akan mengosongkan pabrik, nantinya pasti nambah-nambah kesulitan buat pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved