Kata Pengamat Ekonomi, Bus Damri Bandung Berhenti Operasional di Hari Sumpah Pemuda Karena Merugi

Bus Damri Bandung dikabarkan berhenti operasional tepat pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Hal itu diketahui dari foto pengumuman yang beredar

Penulis: Cipta Permana | Editor: Mega Nugraha
tribunjabar/mega nugraha
petugas Damri? bekerja di Halte Alun-alun Bandung 

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bus Damri Bandung dikabarkan berhenti operasional tepat pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Hal itu diketahui dari foto pengumuman yang beredar via WhatsApp, Rabu (27/10/2021).

"Berhubungan Kinerja Keuangan Bus Kota DAMRI Bandung mengalami Kerugian Dan Kesulitan Biaya Operasional, Maka Terhitung Mulai Tanggal 28 Oktober 2021 Seluruh Pelayanan Bus Kota DAMRI Bandung Untuk Sementara Berhenti Operasional, Demikian Untuk Dimaklumi, Terima Kasih," bunyi pengumuman tersebut yang diterima TribunJabar.id, Rabu (27/10/2021).

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai, bahwa kondisi tersebut disamping dipengaruhi oleh ketatnya persaingan antara transportasi publik konvensional dengan daring, tapi juga terdampak kebijakan pandemi covid-19. 

Kondisi itu memberikan citra buruk bagi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan pelayanan DAMRI dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Sebab, hal-hal yang pelayanan penting dan dibutuhkan masyarakat seperti ini, tidak mampu ditangani dengan baik.

Baca juga: Merugi dan Kesulitan Biaya, Bus Damri Bandung Dikabarkan Hentikan Operasional Per 28 Oktober 2021

"Dengan adanya persoalan di tubuh Damri, saya kira harus segera diselesaikan. Karena, sangat disayangkan kondisi ini akan memberikan citra buruk bukan hanya terhadap kinerja pengelolaan DAMRI, tapi juga kinerja pemerintah, karena hal-hal yang penting buat masyarakat, tapi kok sampai seperti ini," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (27/10/2021).

Seharusnya, sebelum diputuskan dilakukannya penghentian operasional layanan, masih banyak opsi alternatif yang bisa dilakukan, melalui kebijakan perusahaan guna melakukan perubahan dalam proses bisnis. 

Seperti misalnya dukungan subsidi pemerintah terhadap sektor ini harus lebih ditingkatkan agar bisa tetap memberikan layanan.

Disamping itu, dapat upaya efisiensi biaya operasional dapat dilakukan pengurangan jumlah armada. Kemudian, memangkas biaya-biaya operasional maupun non operasional yang tidak bersifat insidentil atau bisa diefisienkan.

"Jadi sebenarnya, banyak langkah yang bisa dilakukan, dan itu menurut saya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa sektor transportasi publik merupakan kewajiban yang harus disediakan pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Ratusan Karyawan Tak Dapat Gaji Penuh, Karyawan Cuma Dibayar 1 Juta Sebulan, Ini Kata GM Damri

Terkait keputusan penghentian operasional layanan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, mengingat DAMRI merupakan perusahaan BUMN, Acuviarta mengaku sepakat akan hal tersebut.

Menurutnya, sebelum memutuskan langkah tersebut, sebelumnya harus ada upaya komunikasi yang dilakukan antara pihak manajemen DAMRI dengan pemerintah. 

"Harusnya hal ini dikomunikasikan dulu dengan pemerintah, karena DAMRI merupakan bagian dari pelayanan yang menjangkau banyak wilayah, bukan hanya Bandung atau Jawa Barat saja. Apalagi, selama ini saya tidak pernah mendengar adanya riak-riak khusus yang mengarah pada potensi penghentian operasional layanan ini," ujarnya.

Oleh karena itu, seharusnya banyak opsi dan proses evaluasi yang dilakukan, sehingga tidak harus mengambil keputusan menghentikan operasional layanan secara 100 persen.

"Tentu keputusan ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai persoalan di korporasi, semisal tunggakan gaji pegawai dan lain sebagainya yang harus diselesaikan. Tapi kan harusnya itu bisa dikomunikasikan secara baik, tanpa harus mengorbankan kepentingan publik atau masyarakat terhadap kebutuhan akan hadir layanan transportasi publik," katanya.

Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi Tribunjabar.id terkait hal tersebut kepada GM DAMRI Cabang Bandung, Ahmad Daroni belum mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved