Breaking News:

Kata Pengamat Ekonomi, Bus Damri Bandung Berhenti Operasional di Hari Sumpah Pemuda Karena Merugi

Bus Damri Bandung dikabarkan berhenti operasional tepat pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Hal itu diketahui dari foto pengumuman yang beredar

Penulis: Cipta Permana | Editor: Mega Nugraha
tribunjabar/mega nugraha
petugas Damri? bekerja di Halte Alun-alun Bandung 

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bus Damri Bandung dikabarkan berhenti operasional tepat pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Hal itu diketahui dari foto pengumuman yang beredar via WhatsApp, Rabu (27/10/2021).

"Berhubungan Kinerja Keuangan Bus Kota DAMRI Bandung mengalami Kerugian Dan Kesulitan Biaya Operasional, Maka Terhitung Mulai Tanggal 28 Oktober 2021 Seluruh Pelayanan Bus Kota DAMRI Bandung Untuk Sementara Berhenti Operasional, Demikian Untuk Dimaklumi, Terima Kasih," bunyi pengumuman tersebut yang diterima TribunJabar.id, Rabu (27/10/2021).

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai, bahwa kondisi tersebut disamping dipengaruhi oleh ketatnya persaingan antara transportasi publik konvensional dengan daring, tapi juga terdampak kebijakan pandemi covid-19. 

Kondisi itu memberikan citra buruk bagi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan pelayanan DAMRI dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Sebab, hal-hal yang pelayanan penting dan dibutuhkan masyarakat seperti ini, tidak mampu ditangani dengan baik.

Baca juga: Merugi dan Kesulitan Biaya, Bus Damri Bandung Dikabarkan Hentikan Operasional Per 28 Oktober 2021

"Dengan adanya persoalan di tubuh Damri, saya kira harus segera diselesaikan. Karena, sangat disayangkan kondisi ini akan memberikan citra buruk bukan hanya terhadap kinerja pengelolaan DAMRI, tapi juga kinerja pemerintah, karena hal-hal yang penting buat masyarakat, tapi kok sampai seperti ini," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (27/10/2021).

Seharusnya, sebelum diputuskan dilakukannya penghentian operasional layanan, masih banyak opsi alternatif yang bisa dilakukan, melalui kebijakan perusahaan guna melakukan perubahan dalam proses bisnis. 

Seperti misalnya dukungan subsidi pemerintah terhadap sektor ini harus lebih ditingkatkan agar bisa tetap memberikan layanan.

Disamping itu, dapat upaya efisiensi biaya operasional dapat dilakukan pengurangan jumlah armada. Kemudian, memangkas biaya-biaya operasional maupun non operasional yang tidak bersifat insidentil atau bisa diefisienkan.

"Jadi sebenarnya, banyak langkah yang bisa dilakukan, dan itu menurut saya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa sektor transportasi publik merupakan kewajiban yang harus disediakan pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Ratusan Karyawan Tak Dapat Gaji Penuh, Karyawan Cuma Dibayar 1 Juta Sebulan, Ini Kata GM Damri

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved