Dipertanyakan, Pentingnya Interpelasi Plt Bupati Bandung Barat oleh DPRD gara-gara Mutasi Pejabat

Interpelasi Hengky Kurniawan Ditunda

Sidang Paripurna soal pembahasan hak interpelasi kepada Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan sedianya digelar 9 Agustus 2021. 

Namun, karena masih PPKM Level 4, maka kegiatan tersebut diundur hingga Senin (23/8/2021) mendatang.

"Untuk rapat paripurna hak interpelasi diundur dua minggu ke depan," ujar Ketua Komisi I DPRD, KBB, Wendi Sukmawijaya saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Wendi Sukmawijaya menjelaskan, agenda rapat paripurna tidak bisa dilakukan secara online tapi harus offline. Hal ini, kata dia, Berbeda dengan Banmus yang masih memungkinkan digelar online atau virtual. 

Sebab, kata Wendy, mekanisme untuk voting online di KBB belum terbiasa karena sifatnya terbuka dan harus diketahui oleh banyak orang.

"Adat ketimuran dan demokrasi Pancasila sangat dihindari untuk voting secara online. Maka mutlak sidang paripurna hak interpelasi harus dilakukan secara offline," katanya.

Terkait dukungan fraksi terhadap usulan hak interpelasi ini, politisi PKB ini mengatakan, partai pengusul tinggal menyisakan dua fraksi dari awalnya empat fraksi. 

"Yakni Fraksi PKB dan Fraksi NasDem. Sementara anggota DPRD KBB yang menandatangi dukungan usulan hak interpelasi tinggal 9 dari asalnya 17," ucap Wendy.

Ia mengatakan, sebanyak delapan orang mencabut usulannya tetapi dengan sembilan orang ini masih memenuhi syarat untuk mengusulkan hak interpelasi.

"Maka kami tetap mendesak pimpinan DPRD KBB agar dilanjutkan ke agenda rapat paripurna dan disepakati 23 Agustus 2021," katanya.

Hak interpelasi adalah hak DPR ataupun DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.