Baru 8 Persen Warga Jabar yang Sudah Divaksin Covid-19, Vaksin Gendong Akan Dilakukan, Apa Itu?
Pemprov telah membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. Divisi ini diketuai Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ravianto
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jawa Barat terus menggenjot vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok.
Salah satunya dengan menjalankan program vaksin gendong.
Sampai Selasa (2/8), dari 37,9 juta orang sasaran vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat, baru 2,87 juta orang (7,59 persen) yang telah menjalani vaksinasi tahap dua.
Sebanyak 6,12 juta (16,17 persen) baru mendapatkan dosis pertama.
Populasi yang besar menjadi kendala sehingga persentase vaksinasi di Jabar masih tergolong rendah.
Agar tercipta kekebalan kelompok, vaksinasi setidaknya harus sudah didapatkan oleh 70 persen populasi.
Untuk mempercepat itu, Pemprov telah membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. Divisi ini diketuai Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi.
Dedi mengatakan sebagai gebrakan, pihaknya akan memastikan kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi.
Sehingga, vaksinasi di 27 kabupaten kota bisa berjalan dengan optimal, baik secara cakupan maupun persentase.
"Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah kabupaten dan kota juga perlu kita lakukan," ujar Dedi melalui ponsel, Selasa (3/8).
Terlebih, secara teori bahwa kekebalan komunitas atau herd immunity dapat tercapai jika sudah dapat menyasar 70 persen dari populasi.
Karena itu, Divisi Percepatan Vaksinasi yang dibawahinya ini akan berupaya merealisasikan hal itu sesuai dengan mandat dari Pemerintah Pusat.
"Artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota," katanya.
Dedi mengaku, komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasyankes pun meski dimaksimalkan.
Termasuk penguatan penggunaan platform data stok vaksin untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi, baik pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
