Survei Terbaru, Mayoritas Warga Jabar Toleran Tapi Ada Minoritas Setuju Radikalisme

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Survei Indonesia Political Research Consulting (IPRC) merilis hasil survei  toleransi kehidupan beragama di Jabar di Kota Bandung pada Rabu (9/6/2021).

Dalam survei itu, menyebut ada kelompok minoritas yang mendukung radikalisme. Hal itu terlihat dalam survei IPRC yang menanyakan pada responden soal bisakah selain demokrasi, bisa diterapkan di Indonesia.

Jawabnya, 49,2 persen tidak setuju. 33,8 persen setuju. 2,3 persen sangat setuju, 1 persen setuju dan 13 persen tidak tahu.

Baca juga: Pemberlakuan Tilang Elektronik di Kota Cirebon Ditunda, Korlantas Polri Temukan Banyak Kekurangan

Survei berlanjut soal pertentangan antara demokrasi dengan Islam. Hasilnya, 77 persen tidak setuju. 10,1 persen setuju. 10,6 persen tidak tahu dan 7,3 persen sangat tidak setuju.

"Mayoritas warga menyatakan demokrasi bisa diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Islam, meski sebagian kecil berpandangan negatif tehadap demokrasi. Mayoritas tidak menyetujui gagasan radikalisme dan ekstrimisme, namun terdapat minoritas yang setuju," kata Direktur Operasional dan Data Strageis IPRC, Idil Akbar dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun pada Rabu (9/6/2021).

Pada 2019, survei Setara Institute sempat menyebut bahwa Jabar daerah paling intoleran dalam 12 tahun terahir.

"Dari survei terbaru kami pada 20-30 April, menunjukan bahwa secara umum toleransi kehidupan beragama di Jabar memadai," kata Idil.

Baca juga: KISAH Inspiratif, Tidak Mau Curi Jambu, Bocah SD Tulis Surat ke Pemiliknya, Isinya Bikin Haru

Hal paling prinsip misalnya, 71 persen responden mengajarkan untuk tidak menghina agama lain, 71 persen setuju hidup berdampingan antar agama lain.

Dalam aspek hubungan keagamaan, tingkat toleransi warga terhadap penyelenggaran ibadah dan pembangunan rumah ibadah agama lain relatif tinggi.

"Tapi memang untuk aspek lain yang lebih personal seperti ucapan selamat pada perayaan agama lain, membantu membangun tempat ibadah agama lain dan menghadari acara agama lain hingga menyumbang dana untuk kegiatan agama lain cenderung rendah," kata Idil Akbar.

Survei juga menyebut 55,8 persen responden setuju setiap orang punya hak untuk beribadah sehingga pendirian rumah ibadah apapun tidak noleh dilarang.

Baca juga: Warga Bandung Jalani Vaksinasi Covid-19 Supaya Sehat, Akan Disemangati Kapolri

Termasuk 70,7 persen responden setuju bahwa setiap orang punya hak untuk beribadah sehingga acara keagamaan apapun di lingkungannya tidak boleh dilarang.

Lalu untuk soal relasi dialog dan musyawarah, jual beli dengan pemeluk agama laiin, hasilnya, di atas 69 persen bersedia berdialog atau musyawarah bahkan terlibat jual beli dengan pemeluk agama lain.

66.4 persen responden juga tidak menolak jika tinggal bersama seperti bertetangga bahkan memberi bantuan kepada penganut agama lain dalam satu lingkungan.

Bahkan, survei menyasar soal persepsi responden soal Jamaah Ahmadiyah, Jamaah Syiah, Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), 72 persen responden menyebut tidak tahu soal organisasi tersebut.

Untuk urusan pemimpin kepala daerah bupati atau walikota hingga presiden, survei IPRC menyebut rata-rata di atas 50 persen responden keberatan jika pemimpin berasal dari agama lain.

Survei menyasar Namun, untuk prinsip dasar bernegara, mayoritas warga menyatakan demokrasi bisa diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Islam.

Baca juga: Tiga Rekomendasi Penting untuk Capai Ketahanan Air Nasional di 2021

72 persen responden tidak setuju demokrasi bertentangan dengan Islam. Sisanya, 7.3 persen menjawab tidak tahu, 10,1 persen menjawab setuju dan 10,6 persen tidak tahu.

Survei IPRC in digelar pada 20-30 April 2021 di sembilan daerah di Jabar dengan responden sudah berumur 17 tahun," ujar Idil.

Sembilan daerah itu antara lain Kota Depok, Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Purwakarta, karawang dan Kabupaten Cirebon.

"Meski ada keterbatasan sampel yang tidak mewakili populasi masyarakat Jabar di 27 daerah, namun pilihan wilayah mewakili karakteristik demografis Jabar. Yaitu, masyarakat perkotaan, transisi dan perdesaan," katanya.

Sampel dalam survei ini sebanyak 400 orang dengan metode penarikan sampel melalui mulstistage random sampling dengan margin error rata-rata kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Kisah Pilu TKW Asal Bandung, Dipenjara 11 Tahun Saat Mengandung 6 Bulan, Dituduh Miliki Narkoba

Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat menyambut baik survei IPRC yang menyebut kualitas toleransi di Jabar membaik.

"Kami apresiasi. Bahwa kita di Jabar dari sisi toleransi masih cuku agus dan kuat. Tinggal bagaimana membina dan mengompakan dan berkolaborasi agar toleransi tetap terjaga," ujar Iip Hidayat.