Pro Kontra Pembangunan Menara Kujang Sapasang di Jatigede, Begini Respons Bupati Sumedang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Munir merespons adanya pro kontra tentang rencana pembangunan Menara Kujang Sapasang dan penunjangnya.

Menara ini akan dibangun di Objek Wisata Panenjoan, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Pembangunan Menara Kujang Sapasang beserta masjid dan jembatan itu akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dengan anggaran dari bantuan Gubernur Jabar sebesar Rp 100 miliar.

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Menara Kujang ‘Kompensasi’ bagi Warga Jatigede, Rencana Lama Sebelum Pandemi

Rencana itu menuai kritik dari masyarakat karena biayanya dinilai terlalu besar.

Dony mengatakan, pemerintah tidak bisa memilih antara penanganan Covid-19 dan masalah pembangunan.

Keduanya, kata Dony, harus tetap berjalan.

Menurut Dony, penanganan Covid-19 tetap menjadi proritas, sedangkan pembangunan menara untuk pemulihan ekonomi.

Dengan demikian, kata Dony, pembangunan Menara Kujang Sepasang beserta penunjangnya ini akan tetap berjalan.

Begitu pun dengan penanganan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Ini anggarannya kan dari provinsi. Saya yakin penanganan pandemi Covid-19 juga dialokasikan terus, banyak dan bahkan bisa triliunan juga, tetap prioritas ke Covid-19," ujarnya saat ditemui Tribun Jabar di Gedung Negara, Senin (24/5/2021).

"Sekarang ada sebagain kecil untuk menara Kujang Sapasang, jembatan dan masjid," kata Dony.

Dony memastikan bahwa anggaran Rp 100 miliar itu bukan untuk pembangunan Menara Kujang Sapasang saja, tetapi juga untuk pembangunan penunjangnya seperti masjid dan jembatan.

Biaya untuk pembangunan menara, kata Dony, kurang lebih hanya Rp 23 miliar dan sisanya untuk pembangunan masjid dan jembatan yang saling berkaitan dengan menara Kujang Sapasang tersebut.

Baca juga: Pembangunan Menara Kujang Sapasang di Sumedang, DPRD: Nyawa Orang Tetap Harus Jadi Prioritas

Pembangunan ini, kata Dony, sudah direncanakan dengan matang dan dibahas sejak tahun 2020, bahkan sudah masuk siklus perencanaan anggaran hingga disahkan di tingkat provinsi.