Breaking News:

Sambut Hari Buruh, Disnakertrans Jabar Lakukan Hal Ini, Pastikan Perusahaan Bayar THR Sesuai Aturan

Disnakertrans Jabar bersama dinas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Buruh

Disnakertrans Jabar bersama dinas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat menggelar rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Buruh Sedunia 2021. 

Pihaknya baru menerima pengajuan penyicilan THR dari tiga perusahaan di Jabar dan akan dimintai konfirmasinya.

"Tahun kemarin masih ada tiga perusahaan yang belum bayar THR dan masih diproses. Tahun ini baru tiga perusahaan yang masuk perusahaan yang berencana menyicil THR. Padahal tidak ada istilah menyicil tahun ini. Perusahaan terdampak minimal membayar THR sehari sebelum hari raya. Kita datangi perusahaan ini mudah-mudahan bisa bayar THR sesuai aturan," katanya.

Baca juga: Buruh Pasti Senang, Bupati Keluarkan Surat Edaran Tentang THR, Harus Dibayar Full, Paling Lambat H-7

Rachmat memastikan perusahaan terdampak Covid-19 pun wajib membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawannya paling telat satu hari sebelum pelaksanaan hari raya keagamaan.

Taufik mengatakan, mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021, perusahaan yang terdampak COVID-19 harus melakukan dialog dengan bupati/walikota.

"Perusahan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan perusahaan bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini. Tapi tetap hanya diberi waktu sampai minus satu hari sebelum hari raya, jadi kalau di aturannya itu minus tujuh hari," ucap Taufik

Ia menegaskan, tahun ini tidak ada aturan bagi perusahaan untuk menyicil THR bagi karyawannya.

Pasalnya, kondisi tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, yang aktivitas ekonomi tahun ini sudah mulai kembali bergeliat.

Baca juga: Buruh Majalengka Pasti Senang Bupati Setuju THR Dibayar Full, Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Cicil

"Selain itu, pemerintah pun telah melakukan relaksasi terkait ekonomi, pajak, listrik bahkan di ruang perbankan. Tahun lalu itu, semuanya terkaget-kaget karena pandemi Covid-19 ini. Pandemi tahun lalu itu Maret, kemudian hari rayanya bulan Mei. Jadi baru dua bulan, tiga bulan, semua terkaget-kaget. Pemerintah Indonesia belum punya acuannya, mana yang terbaik untuk menanggulangi pandemi," katanya.

Ia pun mengingatkan adanya denda bagi pengusaha yang telat membayar THR, denda itu sebesar lima persen dari nilai THR yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. 

"Dendanya itu lima persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp 1 miliar, maka dendanya itu lima persen harus diberikan kepada karyawan untuk kesejahteraannya," katanya.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Siti Fatimah
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved