Breaking News:

KPK Sambangi Kota Cimahi dan Sumedang, Ada Apa? Ngatiyana: Cimahi Sedang Mengalami Musibah

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menemui Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dan jajarannya.

Tribun Jabar/Ery Chandra
Plt Walki Kota Cimahi, Ngatiyana. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan pada Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah II, menemui Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi dan jajarannya.

Pertemuan membahas perbaikan tata kelola pemerintahan daerah Kota Cimahi ini dilakukan di Aula Gedung A Kantor Wali Kota Cimahi, Kamis (25/3/2021).

Kepala Satgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda, menyatakan, keterbukaan dan komitmen jajaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membenahi pengelolaan pemerintahannya sangatlah dibutuhkan.

Terutama seusai tiga Wali Kota Cimahi sebelumnya ditangkap KPK karena tindak pidana korupsi.

“Bila ada yang tidak beres, ingatkan Pak Wali Kotanya. Data pada aplikasi MCP (monitoring center for prevention) KPK 2020 mencatat, Cimahi berada pada peringkat 16 dalam tata kelola pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Untuk nasional, berada pada peringkat 273,” ujar Linda melalui siaran tertulis.

Capaian ini, kata Linda, terhitung masih rendah. Karena itu, katanya, keterbukaan dan komitmen perbaikan harus terus didorong.

Baca juga: Posisi Sekretaris DPRD Kota Sukabumi Kosong, Dilantik Menjadi Staf Ahli, Akan Digelar Open Bidding

Baca juga: Ditemukan 4 Kilometer dari Titik Awal, 1 Korban Terseret Banjir Bandang Ditemukan, Begini Kondisinya

Baca juga: Di Mana Posisi Persib Bandung? Ini Klasemen Sementara 4 Grup Piala Menpora 2021

Berdasarkan data pada aplikasi MCP, Linda memaparkan, skor rata-rata MCP Pemkot Cimahi pada 2020 adalah 69,16 persen,.

Terdiri atas area perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 96 persen, pengadaan barang dan jasa (PBJ) 80,4 persen, perizinan 63,4 persen, pengawasan atas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) 41,6 persen, manajemen aparatur sipil negara (ASN) 77,9 persen, optimalisasi pajak daerah 53,7 persen, dan manajemen aset daerah 72,1 persen.

KPK, kata Linda, meminta Pemkot Cimahi fokus pada perbaikan area-area MCP dengan skor di bawah 75 persen, tanpa melupakan peningkatan area-area yang sudah tinggi skornya.

Halaman
1234
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved