Tiket Pesawat Peserta KLB Beredar, Demokrat Jabar Sebut yang Datang Bukan Kader Partai Lagi

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPD Partai Demokrat Jawa Barat dan 27 DPC Partai Demokrat Jawa Barat tengah intens berkomunikasi untuk memastikan tidak ada kadernya yang menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) yang rencananya digelar di Medan, Sumatra Utara.

Kader Muda Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryana, mengatakan, komunikasi tersebut dilakukan setidaknya tiga kali sehari antara DPD dan DPC Partai Demokrat Jawa Barat.

"Bahkan hari ini saja, DPD dan para Ketua DPC di Jabar terus memantau pergerakan orang yang mau ke KLB dan berangkat ke Medan," kata Iwan melalui ponsel, Jumat (5/3/2021).

Iwan mengatakan, pihaknya menolak keras penyelenggaraan KLB di Sumatra Utara. Hal tersebut pun sudah dinyatakan semua jajaran DPD dan DPC Partai Demokrat di Jawa Barat.

"Pada intinya saya menolak KLB yang akan berlangsung di Medan, Sumatra Utara. Yang rencananya besok diadakannya, hari ini para peserta katanya mulai berdatangan," katanya.

Iwan mengatakan, jika KLB Partai Demokrat ini berlangsung dan tidak dibubarkan, hal ini dianggap sudah melanggar hukum karena sudah melanggar keputusan partai dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mengenai empat orang dari Jabar yang rencananya akan menghadiri KLB, katanya, mereka bukanlah kader Partai Demokrat lagi.

Baca juga: BREAKING NEWS, BARU SAJA GEMPA BUMI 5,8 SR Guncang Mentawai Sumbar, BMKG Langsung Beri Peringatan

"Selama ini tidak ada kader. Kalaupun ada, dia itu kader yang sudah pindah ke partai lain dari zaman kepengurusan yang dulu-dulu. Kami mendesak untuk menindak tegas kalau ada kader yang mengikuti KLB tersebut, dan memecatnya langsung," tuturnya.

Keempat nama dari Jabar yang menyatakan akan menghadiri KLB tersebut, katanya, beredar di kalangan kader Partai Demokrat berdasarkan foto tiket pesawat.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, mengatakan pihaknya sudah mengantongi empat nama orang dari Jawa Barat yang rencananya akan menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatra Utara.

Irfan mengatakan, keempat orang tersebut bukanlah pemilik hak suara ataupun pengurus Partai Demokrat.

"Saya dengar ada yang begitu kan ya. Itu mereka bukan pengurus partai. Jangankan pemilik hak suara, pengurus juga bukan. Mereka pernah berkecimpung di Partai Demokrat itu tahun 2007, tapi sudah tidak lagi," kata Irfan melalui ponsel, Jumat (5/3/2021).

Irfan mengatakan, pemilik suara sah di 27 DPC di tingkat kabupaten dan kota di Jabar, serta DPD Partai Demokrat Jabar, sudah menyetujui untuk menolak KLB, kemudian menyatakan setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat.

"Jadi yang berangkat ke sana itu abal-abal, bukan Partai Demokrat. Dan saya ingatkan kalau mereka mencoba-coba mengatasnamakan pemilik suara yang sah, saya akan tuntut mereka secara hukum. Karena tanggal 3 Maret kemarin kami sudah buat surat pernyataan dan ini adalah final. Jadi kalau ada orang apapun itu, mengatasnamakan ketua DPC, itu tidak ada," katanya.

Baca juga: Ada 4 Kader Demokrat Jabar Hadiri KLB Medan, Irfan : Maneh Tong Macem-macem, Didatangan Ku Aing

Keempat nama yang pergi ke KLB dari Jabar tersebut, katanya, bukanlah kader partainya, bahkan satu di antaranya pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai lain.

"Jawa Barat solid. Ka nu opatan, lamun macem-macem maneh, awas (untuk yang empat orang tadi, jangan macam-macam). Jangan sampai buat keributan di Jabar. Saya atas nama Ketua DPD Jabar yang sah, kalau mereka coba-coba nanti mewakili, saya akan tuntut. Didatangan ku aing ka imahna, lalawora (Didatangi oleh saya ke rumahnya, macam-macam)," katanya.

"Jangan coba pecah-belah Demokrat. Anda bisa pecah-belah partai lain, tapi jangan coba-coba ke Demokrat. Ka gigir moal sajengkal, ka tukang moal sadepa (tidak akan goyah sedikit pun). Anda boleh sebut Jabar santun, ramah, tenang. Tapi Jabar bisa buat Bandung Lautan Api," katanya.

Sebelumnya diberitakan, DPD Partai Demokrat Jawa Barat dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat segera menyerahkan surat pernyataan kepada DPP Partai Demokrat. Surat tersebut menyatakan bahwa DPD dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat menolak dengan tegas pelaksanaan (Kongres Luar Biasa) KLB yang rencananya digelar di Sumatera Utara.

DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat serta DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan kompak mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan menolak KLB.

Baca juga: Satu Lagi Pemain Menyerang Putuskan Bertahan di Persib, Sudah Tanda Tangan Kontrak

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, mengatakan surat tersebut dibuat dan ditandatangi bersama olehnya selaku Ketua DPD Jawa Barat beserta seluruh ketua DPC se-Jawa Barat, 3 Maret 2021.

"Kami membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik suara sah, oleh Ketua DPD dan seluruh Ketua DPC se-Jawa Barat," kata Irfan melalui ponsel, Kamis (4/3/2021).

Poin pertama surat tersebut, katanya, menyatakan bahwa mereka adalah pemilik suara yang sah dalam partai tersebut. Poin kedua, pihaknya menyatakan menolak KLB dan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020.

Hasil kongres tersebut, katanya, sudah disahkan oleh Kemenkumham RI melalui surat nomor M.AH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.

"Pernyataan ini bersifat final dan mengikat secara hukum. Apabila ada surat pernyataan lain yang dibuat mengatasnamakan kami, maka itu adalah ilegal dan dapat dituntut secara hukum," katanya.

Irfan mengatakan, pihaknya tidak pernah membuat dan atau menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri mewakili susunan DPD dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

"Apabila ada siapapun juga yang mengatasnamakan kami menghadiri dan atau mewakili dalam Kongres Luar Biasa, adalah tidak benar, ilegal dan suatu perbuatan tindak pidana. Dapat dituntut secara hukum," tuturnya.

Baca juga: Warga Pinggir Pantai Panik Lihat Gelombang Tinggi Menuju Pantai Menyusul Gempa 8,1 di New Zealand