PPKM Mkiro di Jabar, Rencana Berlaku Mulai 9 Februari 2021, Tidak Hanya di Bodebek dan Bandung Raya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun detail Pemberlakuan PPKM skala mikro yang rencananya diberlakukan mulai 9 Februari 2021

ISTIMEWA
ilustrasi covid- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun detail Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang rencananya diberlakukan mulai 9 Februari 2021 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun detail Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang rencananya diberlakukan mulai 9 Februari 2021. PPKM ini akan diberlakukan dalam skala lebih kecil, sampai tingkat kelurahan/desa dan RT/RW.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai hal terkait PPKM skala mikro, termasuk kabupaten dan kota mana saja yang akan memberlakukannya.

Jika melihat Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM berbasis mikro yang ditujukan kepada kawasan Bodebek (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kota Bekasi) dan Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi), maka kemungkinan di Jabar akan diberlakukan lebih dari dua kawasan tersebut.

Camat Bilang Kecamatan Tak Mungkin Lockdown Meski Kasus Covid-19 Tertinggi, Begini Alasannya

"Kemungkinan tidak hanya itu (Bodebek dan Bandung Raya). Apakah akan seperti PPKM yang sekarang di seluruh kabupaten dan kota atau hanya kabupaten atau kota tertentu, hal ini masih dibahas," kata Daud melalui ponsel, Minggu (7/2).

Perlu diketahui, katanya, daerah dengan risiko penyebaran tinggi di Jawa Barat atau Zona Merah tidak hanya di Bodebek dan Bandung Raya.

Contohnya Kabupaten Karawang, sudah lebih dari tujuh pekan masuk dalam Zona Merah, begitu pun dengan sejumlah kabupaten atau kota lainnya di Jabar yang sempat lebih dari seminggu, atau berkali-kali, berstatus Zona Merah.

Tiga Pesepada Positif Covid-19 Kabur, Dinkes Kota Bandung Belum Tahu, Kadinkes; Lapor Ke Satgas

Terkait level kewaspadaan, dari data periode 25 Januari hingga 31 Januari 2021, terdapat delapan daerah Zona Merah di Jabar yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Cirebon.

Lainnya, terdapat 18 Zona Oranye (Risiko Sedang), sedangkan 1 Zona Kuning (Risiko Rendah) di Jabar yakni Kabupaten Majalengka. Penetapan zonasi ini didasarkan pada Rilis Publik, yakni data yang masih tercampur antara kasus lama dengan kasus terbaru.

"Kami akan tindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dimaksud, karena baru diterima siang ini. Instruksi itu ditujukannya kepada Gubernur dan bupati dan walikota. Akan segera dibuat turunannya," katanya.

Tiga Orang Reaktif Rapid Test Antigen, Satgas Covid-19 Lakukan Penyekatan Jalan ke Tahura Djuanda

Menurut Daud, PPKM berbasis mikro  yang akan diberlakukan tidak akan terlalu jauh dengan apa yang sudah dijabarkan Presiden RI.

Yakni, pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, seperti di level kampung/dusun, desa/kelurahan, RW/RT.
 

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) ihwal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan.

Kecamatan Antapani Masih Tertinggi Kasus Penularan Covid-19 di Kota Bandung

Keluarnya Inmendagri dari Mendagri Tito Karnavian itu dibenarkan oleh Kapuspen Kemendagri, Benny Irwan, saat dikonfirmasi pada Minggu (7/2).

“Benar,” ujarnya singkat kepada Tribunnews.com.

Inmendagri terkait PPKM skala mikro ditujukan kepada kepala daerah, yakni gubernur serta bupati/walikota di tujuh provinsi Indonesia, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved