Emil Sebut Masalah Data Kasus Covid Masih Acak-acakan Membuat Analisis PPKM di Jabar Tidak Akurat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pengelolaan data penambahan kasus baru harian Covid-19 yang masih bercampur antara penambahan kasus baru murni dengan kasus lama yang belum terlaporkan, akhirnya membuat analisis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Barat menjadi tidak akurat.

Contoh pada empat hari yang lalu, kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini, saat penambahan kasus Covid-19 di Jawa Barat bertambah sekitar 3.000 kasus. Dari angka tersebut, katanya, sebanyak 2.000-an adalah kasus lama, dan 1.000 kasus adalah kasus baru.

"Jadi kasus H-1 hanya 1.000, tapi tercampur dengan kasus-kasus H-5, H-7, sampai H-14, sampai 2.000 kasus. Kemudian diumumkan 3.000, seolah-olah di hari itu ada 3.000, padahal tidak. Inilah yang membuat analisa-analisa menjadi kurang tepat dan kami memohon prosedur disempurnakan," kata Kang Emil seusai meresmikan Program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021).

Kang Emil mengatakan, pihaknya pun sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan evaluasi PPKM dan permasalahan data yang tak kunjung tuntas sejak tahun lalu tersebut.

"Mengenai penambahan kasus saya laporkan, tiap hari masih bercampur ya, Pak Luhut menjanjikan di minggu kedua Februari percampuran itu sudah tidak ada, mudah-mudahan komitmen ini hadir karena membingungkan kepada kami juga," katanya.

Pelaporan kasus yang terlambat ini, katanya, karena ketentuan dari pemerintah sendiri yang mengharuskan pemerintah di kabupaten dan kota melakukan verifikasi ulang terhadap kasus positif yang sudah dilaporkan laboratorium.

"Lab melaporkan ke pusat, pusat minta konfirmasi, jadi balik kanan datanya, itu yang bikin lama. Ya harusnya lab melaporkan ke pusat, sudah langsung umumkan. Kalau beda data, diselesaikan secara administrasi, jangan ada lagi prosedur data sudah sampai Jakarta, dibalikin lagi minta konfirmasi ke pemerintah kota kabupaten," katanya.

• Kampanye Anti-Covid19 Hati-hati Makan Bersama, Doni Monardo Diduga Terpapar saat Makan Bersama

Kang Emil mengatakan masih ada lebih dari 10.000 kasus baru positif Covid-19 belum terumumkan di Jawa Barat. Datanya sudah ada, namun belum diketahui kapan diumumkan.

"Apakah nanti diledakkan pengumumannya tiba-tiba 10.000 di Jawa Barat, berarti orang menganggap di hari itu terjadi, padahal itu tabungan kasus yang lama. ini membuat analisis PPKM pun harus kita lihat lagi kira-kira begitu. Tapi kalau mau dibedah berdasarkan nonkasus aktif, karena indikator PPKM kan banyak," katanya.

Jika keberhasilan PPKM diukur dari indikator lainnya selain kasus harian yang masih saja bermasalah, katanya, PPKM di Jawa Barat dapat dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan angka keterisian rumah sakit yang menurun dan kedisiplinan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan yang meningkat tajam.

"Rumah sakit, sekitar tiga minggu lalu, awal bulan keterisian kita hampir 80 persen, sekarang sudah 70 persen, jadi dengan kebijakan wajib 30 persen bed itu untuk kasus Covid-19, wajib menambahi gedung-gedung perawatan untuk pasien Covid-19 gejala ringan, maka yang datang ke rumah sakit hanya gejala sedang dan berat, yang tadinya Rumah Sakit penuh 80 persen tinggal 70 persen," katanya.

Dari sisi penegakan hukum, katanya, dari awalnya hanya 50 persen masyarakat Jabar disiplin memakai masker, naik menjadi 83 persen. Kemudian kedisiplinan jaga jarak dari 40 persen naik ke 81 persen di Jabar. Keterisian rumah sakit dari tadinya panik di angka 80 persen, sekarang di angkan 70 persen.

• Jangan Buru-buru Minum Obat, 7 Cara Alami Ini Ampuh Atasi Masuk Angin

"Jadi membaik, kalau bicara data per data. Tapi kalau yang dibahasnya kasus aktif, saya akui kasusnya memang naik, tapi naiknya tidak orisinil, naiknya tercampur. Perbaikan data menjadi urgensi supaya tidak salah kita menganalisa dan mengomentari. Tapi kalau bicara nonkasus, Jawa Barat banyak kemajuan PPKM ini," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, katanya, PPKM pun diteruskan sampai Februari sesuai yang diumumkan. Kemudian dalam PPKM ini mewajibkan penegakan hukum lebih terlihat, maka TNI dan Polri diharapkan segera membuat posko-posko di tempat-tempat keramaian untuk memberikan penegasan.

"Di Jawa Barat selama dua minggu PPKM tahap 1 sudah menegur 9,6 juta orang, jadi 9,6 juta warga Jawa Barat sudah ditegur untuk melaksanakan kedisiplinan memakai masker dan dilaporkan oleh TNI Polri melalui aplikasi pelaporan yang setiap minggu itu dilaporkan," katanya.

• Saat Ikuti Sidang Lewat Zoom, Pengacara Berhubungan Dewasa, Terekam Secara Nasional, Di Tegur Hakim