Walau Sudah Didistribusikan, Vaksin Covid-19 Baru Bisa Dipakai Setelah Ada EUA dari BPOM

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menjelaskan terkait vaksin Covid-19 yang kini sedang didistribusikan.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Tribunbanten
Vaksin Sinovac Covid-19 tiba di Provinsi Banten, Minggu (3/1/2021) malam. Vaksin baru bisa dipakai setelah BPOM mengeluarkan EUA. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menjelaskan terkait vaksin Covid-19 yang kini sedang didistribusikan ke berbagai daerah meskipun tahap uji klinis fase 3 belum selesai.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, menegaskan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) terus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin yang sedang berjalan.

Badan POM juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi pengadaan vaksin secara berkala mulai dari tahapan preklinik, sampai dengan uji klinik fase 1, 2, dan fase 3 yang sedang berlangsung di Bandung oleh Unpad. 

Termasuk juga uji klinis yang dilakukan Brasil dan Turki.

Jika uji klinis fase 3 telah selesai, barulah Badan POM mengeluarkan emergency use of authorization (EUA). 

Baca juga: Kasus Kopi Sianida Tewaskan Wayan Mirna Salihin, 6 Januari 5 Tahun Lalu

Baca juga: Wagub Tegaskan Jabar Proaktif Siapkan Vaksinasi Covid, Ini Data Jumlah yang Akan Divaksin di Jabar

"Pada intinya, upaya distribusi yang telah dilakukan ini bertujuan menjamin ketersediaan vaksin yang merata, dengan prosedur kehati-hatian dengan memanfaatkan waktu yang ada. Pemerintah menjamin distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia dan dapat efektif tanpa merusak kualitas vaksin," kata Wiku di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021), yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku menambahkan, pada saat kedatangan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, Badan POM telah memberi sertifikat lot release sebagai upaya dalam mengawal mutu vaksin yang masuk ke Indonesia.

Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah, akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Lalu terkait penyuntikan vaksin ini, Wiku menegaskan, pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku.

Penyuntikan vaksin baru akan dijalankan setelah EUA yang didasarkan hasil data saintifik dikeluarkan Badan POM.

"Bapak Presiden juga akan menerima vaksin, jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Kami harapkan komitmen ini, bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas bisa menerima vaksin Covid-19," kata Wiku 

Satgas Penanganan Covid-19 meluruskan sejumlah berita yang menjurus ke arah misinformasi dan disinformasi yang beredar.

Satu di antaranya berita yang berkembang bahwa negara Italia menduga Covid-19 bukanlah virus, melainkan bakteri.

Hal seperti ini berkembang sejalan juga dengan tahapan program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah. 

"Perlu dipahami, bahwa berita tersebut adalah hoaks atau tidak benar," tegas Wiku.

Ia menjelaskan, bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (Sars Cov-2), yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari corona virus.

Virus ini menular dari manusia ke manusia. 

Baca juga: Ustaz yang Pimpin Deklarasi Tentara Allah di Bandung Barat Menghilang, Polisi Masih Mencari

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Bebas Murni Jumat 8 Januari 2021, Polri Mengamankan, Ini Kata Pengamat

Untuk itu masyarakat perlu bijak dalam mengolah dan menerima informasi yang diterimanya. Serta berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang benar pada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya sumbernya.

Untuk itu masyarakat diminta tetap menjaga diri dan tidak lengah selama masa pandemi Covid-19. Pemerintah pun sedang bekerja keras mempersiapkan program vaksinasi Covid-19.

"Vaksin akan lebih efektif melindungi masyarakat saat vaksinasi dilakukan pada kondisi yang lebih terkendali dimana laju penularan rendah. Daripada vaksinasi saat laju penularannya tinggi. Karena peluang tidak tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity) akan semakin besar apabila laju penularannya tinggi," kata Wiku. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved