Uu Ruzhanul: Usai Pilkada, 75 Desa di Jabar Gelar Pilkades Serentak 13 Desember 2020

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Seusai pelaksanaan pilkada serentak, Jabar segera melaksanakan pilkades serentak di 75 desa di empat daerah, yakni Kabupaten Ciamis, Sumedang, Bekasi, dan Bogor. Menurut jadwal, tahapan pilkades dimulai pada 13 Desember 2020. 

Pilkades serentak mendapat atensi khusus Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI karena dikhawatirkan memunculkan klaster pilkades COVID-19.

Terkait itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menggelar rapat koordinasi Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi, dari Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/12).

Baca juga: Lahan Makam Khusus Jenazah Covid-19 di Cimahi Semakin Penuh, Khawatir Akhir Desember Terisi Semua

“Harapan pemerintah pelaksanaan pilkades bisa sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu kalau Jabar dimulai tanggal 13 Desember 2020,” ujar Uu seusai rakor.

Wagub memandang para bupati perlu membentuk desk pilkades yang berisi orang-orang dari bagian pemerintahan desa bersama unsur muspika seperti kepolisian, TNI, dan Polri.

Tujuannya memastikan pilkades berlangsung kondusif, aman, dan sehat bebas COVID-19.

“Di samping pilkades aman damai, tetap harus ada pilkades sehat. Anggaran sarana kesehatan, sesuai arahan Menteri Desa bisa diambil dari dana desa,” tuturnya.

Baca juga: Hasil Real Count KPU Pilkada Tasik, Iwan-Iip Balapan dengan Ade-Cecep, Pertahana Menang Tipis

Kang Uu, mengatakan pilkades harus mencontoh pilkada serentak yang baru saja melewati hari pencoblosan.

Pilkades dilakukan dengan mematuhi protokol COVID-19. Selain 3M plus tidak berkerumun, prokes lain yang perlu diperhatikan pembatasan jumlah pemilih di TPS, membawa pulpen sendiri dari rumah, rapid tes antigen bagi panitia pilkades, dan prokes penting lainnya.   

“Panitia dan lainnya bisa meniru proses pilkada. Berjalan dengan aman dan damai, datang ke TPS tidak bergerombol, tidak menumpuk seperti biasa karena jadwal datang ke TPS diatur,” papar Kang Uu.

Usai rakor dengan dua Menteri, Wagub akan menggelar rakor dengan bupati di empat kabupaten untuk pembahasan yang lebih teknis terutama wacana desk pilkades.

Baca juga: Kata Dishub Soal Video Wanita dan Pria yang Mengaku Pemilik Bandung Membuka Water Barrier di Jalan

Para bupati ini, kata Uu, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pilkades mulai dari kelembagaan, anggaran, termasuk mengedukasi masyarakat pentingnya pilkades.

“Para kepala daerah ini harus benar-benar mengawasi dengan saksama dan mempersiapkan segalanya,” katanya.

Selain bupati, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi juga berperan penting untuk kenerhasilan pilkades serentak.

Sebagai organisasi yang menaungi para kades, Apdesi memiliki jejaring kuat yang dapat diandalkan menyokong pengawasan pilkades.