Uji Klinis Vaksin di Bandung hingga 7 Bulan, Kenapa November Ada Pemberian Vaksin? Ini Jawabannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Uji klinis vaksin Covid-19 di Bandung tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu sebagai jawaban menanggapi ungkapan pemerintah pusat yang mengklaim vaksin Covid-19 dapat diberikan mulai November 2020.

"(Uji klinis) masih berlangsung. (Untuk pemberian vaksin pada November) tanyakan ke Kemenkes. Dari awal kami sampaikan, enam sampai tujuh bulan penelitian. Tunggu saja, ya," kata Juru Bicara Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rodman Tarigan, melalui ponsel, Senin (12/10/2020).

Sebelumnya, uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech Tiongkok ini dimulai pada awal Agustus 2020. Sebanyak 1.620 relawan akan menjalani serangkaian kunjungan untuk uji klinis vaksin selama lima kunjungan, dari V0 atau visit 0 sampai V4 atau visit 4.

V0 adalah pemeriksaan opus tenggorokan, V1 adalah pemberian vaksinasi pertama bersama pengambilan sampel darah dan rapid test, V2 adalah penyuntikan vaksin dosis kedua dilakukan 14 hari (+3 hari) setelah V1, kemudian V3 adalah pengambilan sampel darah kedua dilakukan 14 hari (+3 hari).

"Sedangkan V4 itu, enam bulan dari V2, ya. (Perkembangannya) saya sampaikan akhir Oktober saja, ya," katanya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada kesempatan konferensi pers di Mapolda Jabar, Senin (12/10), mengatakan ada dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Vaksin akan terbagi dua secara umum. ‎Pertama, vaksin yang kami melakukan tes dan yang dibeli langsung oleh pemerintah pusat. Itu tentunya akan kami bahas secara mendalam, apakah Jabar terdampak dan mendapat fasilitas vaksin," ucap Emil.

Menurutnya, dalam urutan epidemologi, yang paling utama supaya terhindar dari virus corona adalah dengan meningkatkan imunitas.

"Setelah imunitas, kalau belum ada vaksin maka modalnya jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan," ucapnya.

Skala Prioritas

Tidak semua orang bisa langsung mendapatkan vaksin Covid-19. Pemerintah menyusun skala prioritas penerima vaksin Covid-19.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan, prioritas penerima vaksin adalah mereka yang bertugas di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.

"Pemerintah merencanakan penerima vaksin itu di garda terdepan itu sekitar paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik."

"Sekitar 3,4 juta (orang), butuhnya 6,9 juta vaksin," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual seusai rapat terbatas, Senin (12/10/2020).