Pengamat Sebut Atasi Keramaian Saat PSBB Tak Cukup Lewat Sosialisasi dan Edukasi

Fenomena keramaian yang timbul di sejumlah lokasi di Kota Bandung, pada hari pertama penerapan

dok pribadi/ Istimewa
Cecep Darmawan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurhman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fenomena keramaian yang timbul di sejumlah lokasi di Kota Bandung, pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap ketiga, disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga banyak yang terpaksa tetap ke luar rumah dan tidak menerapkan pembatasan fisik.

Demikian dikatakan pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan, saat dihubungi Kamis (20/5/2020).

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung harus menganalisis dan mengkaji penyebab peningkatan aktivitas masyarakat meski PSBB masih diperpanjang.

Suara Hati Pedagang di ITC Kebon Kalapa Nekat Berjualan: Enggak Jualan Makan Apa Kami?

"Untuk masyarakat tertentu, misalnya yang mapan mungkin PSBB di rumah gak terlalu jadi masalah. Tapi kelompok rentan, tanpa PSBB pun mereka kategorinya rentan, marjinal, itu harus dibantu. Apalagi bantuan itu harusnya nambah terhadap kelompok-kelompok yang rentan tadi," ujar Cecep.

Cecep yang juga Guru Besar Ilmu Politik UPI itu mengatakan, Pemkot harus memiliki perencanaan yang besar dalam penanganan Covid-19 ini, bukan hanya sebatas memperpanjang tanpa adanya pemenuhan konsekuensi. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat terlaksana secara komprehensif.

"Harusnya beriringan ya, antara kebijakan PSBB dengan recovery penanganan kepada masyarakat-masyarakat terdampak. Kan tidak bisa kebijakan diterapkan tapi masyarakat yang perlu bantuan, belum datang bantuannya. Mereka pasti harus keluar, harus cari nafkah," katanya.

Idulfitri Tahun ini RSHS Tidak Buka Poliklinik Siaga, Ini Layanan yang Tetap Siaga Saat Lebaran

Pemkot, kata dia, seharusnya mengatasi keramaian bukan hanya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi. Namun juga harus dibarengi dengan peningkatan penegakan hukum.

Dia juga tak menampik bahwa dalam aturan PSBB, ada kegiatan yang dikecualikan untuk beraktivitas di luar rumah. Namun, penegakan hukum itu menurutnya harus ditegaskan kepada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan saat di luar rumah.

"Kalau tanpa penegakkan hukum, sosialisasi terus, sementara penegakan hukum bagi mereka yang melanggar gak ditegakkan, ya nggak efektif lah," ucapnya.

Penulis: Nazmi Abdurrahman
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved