DPRD Jabar Menilai Ada Pihak yang Memanfaatkan Kegaduhan Mengenai Pembagian Bansos

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Abdul Hadi Wijaya, menilai ada pihak yang memanfaatkan kegaduhan mengenai bantuan sosial ( bansos) dari Pemerintah Provinsi Jabar kepada warga terdampak Covid-19.

Abdul Hadi pun mengatakan demi menjaga kondusivitas di tengah pandemi ini, pihaknya meminta seluruh pihak segera meredam kegaduhan tersebut yang seharusnya tidak mencoreng niat baik pembagian bansos oleh Pemprov Jabar tersebut.

Menurut Hadi, kegaduhan yang terjadi ini justru mengakibatkan fokus penanganan masyarakat terdampak Covid-19 menjadi terganggu.

• PSBB Bakal Diberlakukan di Seluruh Kabupaten/Kota di Jabar pada 6 Mei 2020, Surat Diajukan ke Menkes

Pihaknya menginginkan penyelesaian dampak ekonomi akibat Covid-19 ini dapat diatasi dalam suasana yang kondusif.

"Permasalahan Covid-19 adalah permasalahan kesehatan, lalu meluas menjadi persoalan ekonomi, menyusul adanya pembatasan sosial dan lain-lain. Jangan sampai meluas lagi ke permasalahan konflik sosial politik," kata Abdul Hadi melalui ponsel, Rabu (29/4/2020).

Abdul Hadi pun meminta aparat berwenang ikut turun tangan meredam kegaduhan tersebut. Terlebih, dirinya mencium adanya gelagat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini.

"Gugus tugas ada yang perlu menangani kegaduhan ini. Dari kepolisian, intel, ini harus dideteksi, siapa yang bermain ini. Silakan dengan tupoksinya aparat berwenang meredam masalah ini," katanya.

Lebih lanjut Abdul Hadi menilai bahwa persoalan data adalah pemicu kegaduhan yang terjadi dalam pembagian bansos berupa sembako dan uang tunai senilai total Rp 500.000 tersebut.

Di lain sisi, Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun sudah melangkah cepat untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak. Sementara ada sejumlah pintu bantuan terutama dari pemerintah pusat yang belum turun.

"Data yang sepotong-sepotong itu mengakibatkan tidak nyambungnya kondisi di lapangan dengan masyarakat yang diberi harapan. Jadi, Pak Gubernur kecepetan menyalurkan bansos, akhirnya jadi ramai, viral," katanya.

Abdul Hadi mengatakan dalam rapat koordinasi terakhir bersama Pemprov Jabar, pihaknya memberikan solusi agar persoalan ini dapat segera teratasi. Menurutnya, solusi terbaik adalah membuka data penerima bansos, baik itu bansos dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Menurutnya data penerima bansos by name by adress tersebut nantinya dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Pembukaan data penerima bansos juga harus disertai kesempatan untuk revisi jika ada masyarakat terdampak yang belum menerima bansos.

"Kalau data penerima bansos itu sudah ada, solusinya adalah di-breakdown. Kalau bisa sampai level RW. Misalnya setiap RW ada 200 KK, nanti dipaparkan si A penerima bansos Presiden, si B penerima bansos provinsi, di C penerima bansos kabupaten/kota, dan lainnya," kata Abdul Hadi.

Pemprov Jabar Siap Buka Data Penerima Bansos