DPRD Jabar Minta Jawa Barat Lockdown, Gubernur Diskusikan Kemungkinannya dengan Pemerintah Pusat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan karantina wilayah terbatas ( local lockdown ) di daerah-daerah yang memiliki persebaran tinggi virus korona ( Covid-19 ) di Jabar.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengatakan usulan itu diajukan dalam Rapat Koordinasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian di Jabar, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/3/2020).

"Dewan mengusulkan lockdown di beberapa kota dan kabupaten. Sedang kami diskusikan dengan pemerintah pusat. Apakah masukan-masukan dari pemerintah Jawa Barat bisa dipertimbangkan, terkait beberapa masukan dari dewan ini," kata Gubernur di Gedung Sate, seusai rakor.

Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan, usulan karantina wilayah terbatas ini muncul mengingat banyaknya laporan dari sejumlah daerah mengenai banyaknya orang yang mudik dari Jakarta dan sekitarnya ke kampung halaman mereka di Jawa Barat di masa bekerja di rumah tersebut.

"Jadi, problem kali ini, jumlah ODP (orang dalam pemantauan) melonjak karena seharusnya orang-orang yang tinggal di Jakarta, karena menggunakan program kerja di rumah ini, malah pulang ke daerahnya seperti mudik. Ini menjadi kendala besar di daerah dan perlu ada tindakan preventif," ujarnya.

• Kota Tegal Terapkan Local Lockdown, Tutup Akses Keluar-Masuk Selama 3 Bulan

• Kabar Terbaru Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Setelah Dinyatakan Positif Corona

Emil mengatakan, hingga Kamis (26/32020), warga Jabar yang positif terpapar korona sudah berjumlah 73 orang. Tiga perempatnya berada di zona Bogor, Bekasi, dan Depok.

Peringkat kedua barulah Bandung Raya. Adapun jumlah ODP meningkat di daerah lain seperti Sumedang akibat banyak warga yang mudik.

"Saya laporkan juga dari perkembangan terakhir, ketiga kepala daerah di Jabar sudah positif, Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bandung, dan Bupati Karawang.

Saya pun sudah melakukan tes kedua, dan negatif. Alhamdulillah, Jawa Barat gubernurnya sehat sehingga bisa melakukan proses penanggulangan ini dengan sebaik-baiknya," kata Emil.

Lamban

Ketua DPRD Jabar, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, mengatakan Gubernur sebaiknya tegas dalam menyikapi merebaknya Covid-19 di Jabar.

Jika Pemprov Jabar terpaksa bertindak karena suatu alasan kegentingan, kata Taufik, hal itu tak akan menjadi masalah asalkan tujuannya untuk kepentingan masyarakat Jabar.

MenurutTaufik Hidayat, pemerintah sejauh ini sedikit lamban dalam menyiasati penyebaran Covid-19.

"Kalau boleh jujur, kelemahan kita ini sebetulnya terletak di kurangnya persiapan. Padahal kita mestinya belajar dari kejadian di Tiongkok saat pertama kali virus ini merebak. Sayangnya, dari kejadian ini kita bukannya belajar melainkan justru diam. Jadi pura-pura mengelak dan mengatakan enggak ada. Jadi akhirnya sudah begini baru panik," kata Taufik.

Meski demikian, ujarnya, tidak ada kata terlambat untuk memerangi virus ini. "Jangan menganggap satu nyawa yang meninggal itu remeh. Yang namanya nyawa tak bisa dihargai dengan uang. Jadi, meskipun hanya satu, ia tetap berharga," tuturnya.

• Tenggorokan Gatal Saat Baca Berita Virus Corona? Jangan-jangan Anda Alami Gangguan Psikosomatis

• Kerupuk Gurilem Rasanya Gurih, Harga Murah, Mudah Dicari, Kemasannya Pakai Plastik Tradisional

Setuju Lockdown

Sebelumnya, anggota Fraksi PKB DPRD Jabar, Johan J Anwari, juga mengatakan setuju dengan kebijakan lockdown mengingat penyebaran virus korona yang makin masif.

Pemprov Jabar, ujarnya, bisa secepatnya menyosialisasikannya melalui program Sapa Warga. Dengan demikian, para ketua RW di setiap pelosok dapat segera melakukan proteksi terhadap warganya.

Namun, jika lockdown diberlakukan, kata Jihan, pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan perbekalan pangan bagi masyarakat. Jangan sampai ketika lockdown diberlakukan, pemerintah belum siap.

Jihan mengatakan, wabah korona ini tak hanya berdampak buruk pada kesehatan, sosial, budaya, dan agama, tapi juga pada kondisi ekonomi masyarakat.

"Harga-harga melambung, obat-obatan dan alat-alat kesehatan menjadi barang yang langka sehingga harganya melonjak ratusan persen," katanya.

Meski wilayahnya termasuk dalam zona merah penyebaran korona, Pemkab Cirebon memastikan belum akan melakukan lockdown dalam waktu dekat.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menegaskan pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait kebijakan lockdown ini.

• Penting! Ini Syarat untuk Mengikuti Rapid Test Virus Corona

• Salat Jumat di Masjid Agung Kota Sukabumi Ditiadakan Sementara

"Lebih baik kerja dan belajar di rumah saja sesuai imbauan pemerintah," kata Imron seusai memantau kegiatan disinfektasi di Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, kemarin.

Hal senada dikatakan Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR, saat ditemui di Ponpes Al-Mizan, Majalengka, kemarin.

Ia mengatakan, Indonesia lebih cocok menerapkan social distancing (menjaga jarak sosial) dibanding lockdown dalam mengantisipasi meluasnya penyebaran virus korona ini.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat Indonesia dapat mengoptimalkan program social distancing ini.

"Social distancing adalah kunci untuk mencegah meluasnya wabah korona," ujarnya.

Sejauh ini karantina wilayah secara terbatas di Indonesia baru dilakukan Pemkot Tegal, Jawa Tengah. Lockdown yang sudah dimulai Senin (23/3) itu rencananya akan berlangsung hingga Minggu (29/3).

Sejak kebijakan ini diberlakukan, sebagian askes menuju dan ke luar kota Tegal ditutup. Kendaraan dari luar kota yang melintas tidak masuk dalam kota tapi langsung lewat Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kabupaten Brebes–Kota Tegal. (syarif abdussalam/ihsan/ahmad imam baehaqi/eki yulianto)