Jawa Barat Siap Hapus Ujian Nasional, Kadisdik Jabar: Mudah-mudahan Jadi Lebih Bermutu
Rencananya, pada 2021, penyelenggaraan Ujian Nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, mengaku siap menghapus Ujian Nasional yang menjadi satu dari empat program dalam kebijakan "Merdeka Belajar" yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim.
Rencananya, pada 2021, penyelenggaraan Ujian Nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
"Bagaimanapun, kalau sudah kebijakan menteri, kami semua dinas pendidikan di Jawa Barat akan support itu. Kalau saya lihat UN ini bagian pemetaan standar kompetensi. Kalau UN dihilangkan, akan ada standar yang sama. UN dihilangkan, ada asesmen kompetensi sama dan survei karakter, hampir sama," kata Dewi Sartika di kantor Disdik Jabar, Kamis (12/12/2019).
Dewi mengatakan, pelaksanaan asesmen kompetensi dan survei karakter ini akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yakni kelas IV SD, VIII SMP, dan XI SMA. Selama ini, ujian dilakukan di akhir jenjang sekolah, yakni kelas VI SD, IX SMP, dan XII SMA.
"Kalau ujian dilaksanakan di akhir jenjang sekolah, tidak akan ada perbaikan. Kelas VI SD langsung masuk SMP, dan SMP langsung masuk SMA. Dengan ujiannya di tengah, yang ditekankan adalah kualitas peserta didiknya, bukan hanya angka, karena ada evaluasi dan perbaikan sebelum lanjut ke jenjang berikutnya. Mudah-mudahan jadi lebih bermutu," katanya.
Empat program dalam kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar" dilontarkan Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
• Pendapat Para Guru di Bandung Raya tentang Penghapusan Ujian Nasional
• Ujian Nasional Dihapus Nadiem Makarim, Instagram Kemdikbud Diserbu Pelajar, UN Membebani Siswa!
"Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional ( UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi," ujar Nadiem Makarim.
Menurut Nadiem, empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Disdik Kota Bandung juga menyambut antusias wacana penghapusan Ujian Nasional. Sekretaris Disdik Kota Bandung, Cucu Saputra, mengatakan, hal itu dapat mendorong para siswa menjadi pembelajar sejati.
"Anak-anak harus merdeka saat belajar. Anak-anak bisa mengeksplor dirinya. Belajar bukan untuk mengejar nilai ujian tetapi menggali potensi dan imajinasi," ujar Cucu di kantornya, kemarin.
Kadisdik KBB, Imam Santoso, mengatakan, pelaksanaan UN hanya untuk mengukur kognitif.
"Jadi, pelaksanaan UN itu tidak mencerminkan tujuan pendidikan nasional secara utuh," ujarnya di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, kemarin.
Kadisdik Ciamis, Dr H Tatang MPd, mengatakan akan secepatnya mengumpulkan para kepala SD dan SMP untuk menyosialisasikan rencana penghapusan UN ini.
“Tidak perlu menunggu tahun 2021, bulan Desember ini juga kami akan segera menyosialisasikannya," ujarnya, kemarin.
• Dukung Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, KPAI: Sejalan dengan Sistem Zonasi
• Pengganti Ujian Nasional, Yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Dinilai Lebih Baik
Sosialisasi itu, kata Tatang, tidak hanya menyangkut penghapusan UN, tetapi juga tentang empat program “Merdeka Belajar”. "Sosialisasi akan kami lakukan pekan depan," ujarnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/un-bakal-dihapus-mendikbud.jpg)