Jawa Barat Siap Hapus Ujian Nasional, Kadisdik Jabar: Mudah-mudahan Jadi Lebih Bermutu

Seorang pegiat literasi di Kabupaten Majalengka, Erik (40), mengatakan, penghapusan UN tepat.

Erik mengatakan, nilai Ujian Nasional pun bukan sebuah tolok ukur seseorang untuk memasuki dunia kerja.

Ketika seseorang memasuki dunia kerja, ujarnya, bukan nilai UN yang ditanyakan, melainkan pengalaman atau ilmu apa yang sudah didapat ketika berada di bangku sekolah.

"Ketika dia sudah lulus, jarang-jarang orang di dunia kerja ditanya kamu nilai UN-nya berapa, atau berapa nilai UN-nya. Yang penting tugas dari atasan terselesaikan dengan baik. Itu yang menjadi poin atau dari dalam dunia usaha dan tidak ada nilai di dalam dunia usaha," ujarnya.

Kadisdik Kota Cimahi, Hendra, mengaku sudah mendapat penjelasan langsung dari Mendikbud soal penghapusan UN ini. Penggantian UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini sudah dipertimbangkan masak. Asesmen ini, ujarnya, bukan dilihat dari mata pelajaran dan hafalan, melainkan literasi dan numerasi serta survei karakter.

"Asesmen ini bukan di akhir jenjang sekolah penilaiannya, melainkan untuk tingkat SD di kelas 4, untuk SMP dikelas 8, dan SMA di kelas 11," ujarnya.

Jadi, ujian di tengah jenjang sekolah ini bisa memperbaiki kualitas siswa sebelum siswa atau murid itu lulus. "Jadi, nanti di tingkat akhir diberikan pemahaman dan peningkatan kualitas dari hasil asesmen tersebut," ujarnya.

Hendra menilai penerapan penilaian terhadap murid atau siswa seperti ini bisa berdampak menyenangkan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. "Ini akan menghasillan pembalajaran yang menyenangkan bagi siswa dan pengajarnya," ujarnya. (syarif abdussalam/tiah sm/syarif puloh/andri m dani/eki yulianto)