Ujian Nasional Dihapus

Pengganti Ujian Nasional, Yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Dinilai Lebih Baik

Budi Trikorayanto mengatakan penggantian ujian nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, itu lebih baik.

Pengganti Ujian Nasional, Yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Dinilai Lebih Baik
TRIBUNNEWS / JEPRIMA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019). Raker tersebut beragendakan perkenalan dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

TRIBUNJABAR.ID - Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto mengatakan penggantian ujian nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, itu lebih baik.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Rabu (11/12/2019), mengumumkan pelaksanaan ujian nasional pada 2021 akan dihapus.

Perubahan program pendidikan dari Nadiem Makarim itu, Budi Trikorayanto mengatakan pasti lebih baik, karena sudah dilakukan beberapa kajian.

 

"Saya kira setiap perubahan sudah melalui kajian-kajian, dan pasti itu lebih baik," ujar Budi di Studio Menara Kompas, Rabu (11/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Menurut Budi, program pengganti UN itu bertujuan untuk memberi kemerdekaan untuk guru dan dunia pendidikan.

"Lebih baik, karena ini dalam rangka untuk memerdekakan guru dan pendidikan," jelasnya.

Pengamat Pendidikan Budi Trikorayanto di acara Sapa Indonesia Malam (Tangkap Layar YouTube KompasTV).
Pengamat Pendidikan Budi Trikorayanto di acara Sapa Indonesia Malam (Tangkap Layar YouTube KompasTV). (YouTube KompasTV)

Budi menyebut, dengan adanya pelaksanaan UN, guru dan pihak sekolah hanya fokus mempersiapkan UN saja.

"UN itu selama ini sudah membuat disorientasi pendidikan, sehingga guru dan sekolah fokusnya hanya ke UN," katanya.

Saat UN masih menjadi syarat kelulusan beberapa tahun yang lalu, menurut Budi, pelaksanaan UN waktu itu menjadi politik pendidikan.

"Apalagi ketika UN menjadi tolak ukur kelulusan, dan itu menjadi politik pendidikan daerah," lanjut Budi.

Halaman
1234
Editor: Yongky Yulius
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved