Meski SK Gubernur Jabar tentang UMK Sudah Diterima, Besok Buruh Tetap Mau Demo

Jika permohonan penangguhan disetujui, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai besaran yang tercantum dalam persetujuan penangguhan UMK Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar UMK 2020, pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kena dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Diktum kedelapan menyatakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan UMK 2020 dan penangguhan UMK 2020 dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.