Breaking News:

Rincian Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai Januari 2020

Aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tercantum dalam pasal 34 Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 75 Tahun 2019

Editor: Tarsisius Sutomonaio
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
DAFTAR BPJS - Salah seorang warga memperlihatkan kartu jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan yang sebelumnya adalah Kantor Askes, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Kamis (2/1). Pada hari pertama beroperasinya BPJS Kesehatan yang ditetapkan mulai 1 Januari 2014 setelah bertransformasi dari PT Askes (Persero), ratusan warga antre mendaftar menjadi peserta BPJS meski dalam proses pendaftarannya membutuhkan waktu lama karena hanya ditangani sejumlah petugas. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehataan mulai diterapkan pada awal 2020.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terjadi untuk seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tercantum dalam pasal 34 Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019, dan sudah diunggah ke laman Setneg.go.id.

Kenaikan mulai berlaku 1 Januari 2020. Berikut rinciannya:

BPJS Ketenagakerjaan Kini Tanggung 88 Penyakit Akibat Kerja, Ini Persyaratannya

Kecelakaan Tunggal Kini Bisa Diklaim BPJS Kesehatan, Kerja Sama dengan Polri

-Iuran peserta kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar Rp 25.500

-Iuran peserta kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000

-Iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000

Selain kenaikan untuk peserta mandiri, diatur juga kenaikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Iuran bagi Peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 42.000, naik dari sebelumnya Rp 23.000.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved