Presiden Setuju KPK Jadi Lembaga Pemerintah, Revisi UU KPK Jalan Terus, Ini 3 Keinginan Jokowi

Presiden Joko Widodo setuju Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadi lembaga pemerintah atau eksekutif.

Presiden Setuju KPK Jadi Lembaga Pemerintah, Revisi UU KPK Jalan Terus, Ini 3 Keinginan Jokowi
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Gedung KPK 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo setuju Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadi lembaga pemerintah atau eksekutif.

Hal itu dikutip dari Kompas.com, disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019) malam.

Dalam rapat itu, Yasonna membacakan pandangan Presiden atas draf revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR.

Yasonna mengatakan, status KPK sebagai lembaga negara ini sebenarnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. (KOMPAS.com/SABRINA ASRIL)

"(Putusan itu) menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif, karena melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," ucap Yasonna.

"KPK merupakan lembaga negara sebagai state auxiliary agency atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," sambung politisi PDI-P ini.

Irjen Firli Ditetapkan Jadi Ketua KPK Dini Hari, Sosok Kontroversial dan Disebut Langgar Kode Etik

Meski Kontroversi, Irjen Firli Akhirnya Terpilih Jadi Ketua KPK 2019-2023

Rekam Jejak Lima Komisioner KPK Terpilih Periode 2019-2023, Irjen Firli Jadi Ketua KPK

Keinginan Jokowi yang dibacakan Yasonna ini sesuai dengan draf RUU KPK yang disusun DPR.

Dalam Pasal 1 ayat 3 draf RUU KPK disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang.

Lalu dalam pasal 1 ayat 7, pegawai KPK adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Kemudian dalam pasal 3 draf RUU KPK disebutkan lagi KPK merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen.

Halaman
123
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved