Ombudsman Minta Evaluasi 4 Poin pada PPDB dan Sistem Zonasi 2019

Menanggapi banyaknya laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap PPDB, Ombudsman Republik Indonesia menyarankan Kemendikbud evaluasi sistem.

Ombudsman Minta Evaluasi 4 Poin pada PPDB dan Sistem Zonasi 2019
Tribun Jabar/Syarif Pulloh Anwari
Ilustrasi: Suasana pendaftaran PPDB di SMAN 24 Bandung Senin (17/6/219) hingga pukul 16.20 WIB. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menanggapi banyaknya laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap PPDB, Ombudsman Republik Indonesia menyarankan Kemendikbud evaluasi sistem.

Hal itu disampaikan oleh Komisaris Ombudsman RI, Ahmad Suaedy, dalam keterangan yang diterima Tribun Jabar, Rabu (19/6/2019).

"Mempelajari sejumlah kasus dan laporan Masyarakat, Ombudsman RI memberikan tanggapan 4 poin evaluasi PPDB," ujarnya.

Ahmad Suaedy, mengatakan pada 4 poin tersebut berkenaan dengan laporan ketidakpuasan masyarakat dan kesalahpahaman masyarakat tentang pendaftaran PPDB.

1. Pengaturan PPDB pada Permendikbud No 51 Tahun 2018.

Ombudsman menyarankan agar pengaturan PPDB tahun ini pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 mengalami perbaikan.

Di antaranya, pertama, pada tahun-tahun sebelumnya Permendikbud tentang PPDB selalu terbit sebulan sebelum pelaksanaan PPDB sehingga menyulitkan daerah atau Pemprov & Pemkab/Pemkot untuk menyesuaikan dengan aturan baru.

Sedangkan tahun ini Permendikbud itu sudah terbit setidaknya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Ombudsman: Sistem Zonasi PPDB Harus Digodok Bersama dengan Fasilitas dan Mutu Pendidikan

Seharusnya waktu 6 (enam) bulan dapat digunakan untuk persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB dan perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak menimbulkan keributan yang mendadak.

Halaman
123
Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved