Anies Baswedan Jadi Sorotan, Demokrat Minta Tiru Sikap AHY, Gerinda: Anies Tak Ingin Jadi Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai hanya main aman di tengah situasi politik pasca-Pilpres 2019.

Sikap Anies Baswedan yang tak muncul di tengah 'perseteruan' kubu pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Maruf Amin, berbeda dengan sikap yang diambil politikus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Penilain berbeda dua tokoh muda tersebut, dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

Dikatakan Andi Areif, berbeda dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan dianggap cenderung diam saat kubu 02 menyatakan kemenangan 62 persen di Pilpres 2019, dan menolak hasil hitung KPU.

Menurutnya, putra sulung SBY itu langsung tampil menengahi perseteruan quick count dengan menyambangi Istana Negara.  

• Terduga Teroris Jaringan JAD Berencana Kacaukan Pengumuman Pemilu 2019, Begini Katanya

"Dia dibully dan dituduh penghianat, hanya karena mengajak hidup benar,” sambungnya.

Untuk menyadarkan orang banyak, kata Andi Arief, memang butuh risiko bagi tokoh politik seperti AHY yang berani melakukan sesuatu.

"Seharusnya @aniesbaswedan kawan saya juga jangan diam dan bertahan pada main aman. Ada yg mengganggu akal sehat namun diam, dimana kemanusiaan kita?," tulisnya.

Di saat tokoh-tokoh tua, para purnawirawan jenderal, intelektual, serta tokoh agama terbelah-belah, papar politikus asal Lampung itu, maka kewajiban orang muda yang waras dan berani mengambil risiko untuk berupaya menyatukannya kembali.

Reaksi Gerindra

Politisi Gerindra yang juga anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, membalas pernyataan tersebut dan mengaku merasa aneh dengan pernyataan Demokrat.

"Agak aneh kalo orang Demokrat memaksa atau menyentil mas Anies Baswedan untuk hadir di pertemuan Bogor yg dihadiri oleh para Kepala Daerah pendukung Jokowi dan yang mengincar jadi Menteri dalam kabinet pak Jokowi," katanya kepada wartawan.

Andre juga mengungkit Pilgub DKI, ketika Anies diusung Gerindra dan PKS. Sedangkan Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni.

"(Prabowo) nggak (larang). Tapi aneh kan. Mas Anies nggak didukung Demokrat, kok dia maksa-maksa. Apa hak Andi Arief."

"Mas Anies Baswedan tidak didukung Demokrat, tapi kok mereka bawel karena Gububernur DKI fokus bekerja, bukan kampanye Pilpres seperti Kepala Daerah yang hadir di Bogor kemarin. Lagi pula Mas Anies enggak ingin ngelamar jadi Menteri," kata Andre.

Pernyataan AHY

Sebelumnya, Komandan Kogasma Partai Demokrat AHY meminta Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK), dalam mengatasi dugaan kecurangan hasil Pilpres 2019. 

AHY mengatakan, setiap Pemilu tidak pernah sederhana dan selalu saja hadir berbagai dinamika serta permasalahan.

Sehingga, jika ada pihak yang menemukan kecurangan dalam proses Pilpres 2019, maka adukan hal tersebut dengan cara-cara yang konstitusional. 

Ia menegaskan, Partai Demokrat sejak awal menjaga komitmen dan jati diri sebagai partai yang benar-benar menggunakan cara yang konstitusional, termasuk dalam kompetisi politik.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dalam berdemokrasi. Kami juga mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat atau apalagi tindakan yang inkonstitusional," papar AHY. 

Waketum PAN

Dari partai koalisi Partai Amanat Nasional (PAN), Wakil Ketua Umum, Bima Arya Sugiarto juga memiliki suara yang berbeda dengan Prabowo.

Bima Arya yang merupakan elite PAN mengatakan seharusnya tetap mentaat konstitusi, dengan membawa laporan ke MK.

"Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya?"

"Kita harus berpegang pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," ujar Bima saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/5/2019) malam.

"Iya, harus jalur MK. Jalur apalagi selain jalur MK? Ya ruangnya itu. Akan elegan apabila ya semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku," ujar Bima.

Akan tetapi ia mengaku tidak memiliki akses ke BPN karena tidak terlibat.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera turut menyatakan hal yang sama.

Ia menegaskan, keputusan koalisi nantinya akan tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusional, Kamis (16/5/2019).

• Acungkan Kartu Merah, Warga Demo Soal Pemilu yang Dinilai Curang di Gedung Sate Bandung

Terkait sepakat atau tidak dengan pernyataan tersebut, Mardani tak memberikan jawaban pasti.

Mardani hanya menyebutkan bahwa partainya masih terus mencermati proses pemilu hingga KPU mengumumkan hasil rekapitulasinya pada 22 Mei 2019 dan juga opsi untuk mengajukan gugatan ke MK.

"PKS terus mencermati proses Pemilu 2019. Kita masih punya waktu hingga 22 Mei dan opsi ke MK. Semua keputusan akan selalu dimusyawarahkan bersama," kata Mardani.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demokrat Minta Anies Baswedan Tiru AHY, Gerindra: Mas Anies Gak Ingin Jadi Menteri, http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/05/17/demokrat-minta-anies-baswedan-tiru-ahy-gerindra-mas-anies-gak-ingin-jadi-menteri?page=all.
Penulis: Malvyandie Haryadi