Acungkan Kartu Merah, Warga Demo Soal Pemilu yang Dinilai Curang di Gedung Sate Bandung

Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan (GPP-Tanpa Kecurangan) berunjuk rasa di depan Gedung Sate

Acungkan Kartu Merah, Warga Demo Soal Pemilu yang Dinilai Curang di Gedung Sate Bandung
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan (GPP-Tanpa Kecurangan) turun berunjuk rasa di depan Gedung Sate dan Kantor DPRD Jabar, Jumat (17/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan (GPP-Tanpa Kecurangan) berunjuk rasa di depan Gedung Sate dan Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (17/5/2019). Mereka mengkritik Pemilu 2019 yang begitu banyak kekurangannya.

Para pengunjuk rasa ini adalah kaum ibu atau emak-emak dan para pemuka agama. Mereka berjalan kaki dari Masjid Istiqamah di Jalan Taman Citarum, menuju depan Gedung Sate, dan akhirnya di Kantor DPRD Jabar untuk beraudiensi dengan anggota dewan.

Sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan dan kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, mereka membawa dan mengacungkan kartu merah, sebagai tanda protes dan simbol bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu 2019.

Di Gedung DPRD Jabar, sejumlah perwakilan massa masuk kemudian beraudiensi, sedangkan massa lainnya berorasi di depan gedung. Mereka menyatakan praktik penyelenggaraan Pemilu 2019 dirasakan tidak menunjukkan konsistensi pelaksanaan yang jujur dan adil sehingga terjadi kecurangan yang dinilai terstruktur, sistematik, dan masif.

Mereka pun menyatakan penghitungan suara KPU sangat diragukan mengingat banyaknya kesalahan input yang diakui oleh KPU sendiri sehingga menjadi tayangan angka informasi yang dapat menggiring atau menyesatkan opini publik.

13 Warga Keracunan Nasi Kuning di Sindangbarang Cianjur, Polisi Bawa Sampel Makanan ke Dinkes

Mereka beranggapan upaya melaporkan kecurangan kepada pihak Bawaslu atau lainnya telah dilakukan, akan tetapi hingga kini belum terasa ada langkah korektif atau tindak lanjut yang signifikan sehingga timbul skeptisme bahwa Pemilu saat ini dijalankan dengan tidak jujur dan tidak adil.

Mereka pun mengatakan terjadi kejadian janggal yakni lebih dari enam ratusan petugas KPPS maupun aparat kepolisian yang meninggal dan ribuan yang sakit tanpa ada tindakan yang semestinya dari pemerintah termasuk penyelidikan penyebab tragedi kemanusiaan tersebut.

Atas dasar hal-hal tersebut, massa yang menyatakan dari kalangan ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, aktivis termasuk emak-emak dan kaum milenial yang tergabung dalam GPP-Tanpa Kecurangan Jawa Barat menyatakan Pemilu 2019 telah dijalankan dengan banyak kecurangan, khususnya dalam Pilpres dinilai telah menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan merugikan Pasangan Calon lainnya.

Dalam orasinya, massa mendesak KPU untuk menghentikan publikasi hasil penghitungan suara yang membingungkan masyarakat serta menunda pengumuman akhir karena diduga telah menggiring dan menyesatkan opini masyarakat tentang kebenaran dan akurasi data yang telah diinput dan diumumkan KPU tersebut.

Rest Area Sering Jadi Penyebab Kemacetan Arus Mudik, Polres Purwakarta Lakukan Ini

Mereka pun mendesak pihak pasangan calon beserta koalisi pendukungnya untuk meminta audit forensik independen yang terkait dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya.

Mereka menyatakan mendesak dan mendukung Bawaslu untuk memeriksa dan menindaklanjuti laporan kecurangan yang terjadi secara serius dan transparan, dan meminta aparat keamanan khususnya pihak kepolisian untuk bertindak netral dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menjaga keamanan dan proses Pemilu 2019.

Di antara yang masuk beraudiensi dengan anggota DPRD Jabar, Tokoh Agama KH Athian Ali menyampaikan maksud kedatangan mereka. Tuntutan mereka secara tertulis pun diterima oleh anggota dewan untuk ditindaklanjuti sebagai asporasi masyarakat.

"Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat heboh, hari ini kita rasakan suasana pemilu yang sangat kacau dan timbulkan gejolak luar biasa. Kami di antaranya menuntut KPU selenggarakaan audit forensik independen terhadap para korban meninggal dari KPPS. Apa salahnya penetapan pemilu mundur seminggu demi mencapai hasil terbaik bagi negeri ini," kata Athian.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved