Datangi Kantor BPN, Sejumlah Warga Ingin Lahan untuk KCIC Dibayar Mahal
Mereka datang ke Kantor BPN untuk mengeluhkan harga pembebasan lahan dianggap tidak adil.
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Dedy Herdiana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama
TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Sejumlah warga Desa Bojongkoneng, Tagog Apu, dan Cempakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KBB, Selasa (8/5/2018).
Mereka datang ke Kantor BPN untuk mengeluhkan harga pembebasan lahan yang dipakai pembangunan jalur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, yang dianggap tidak adil.
Asep Ali (49), warga Kampung Cikamuning RT 01/01, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang, mengaku lahannya yang akan tergerus oleh proyek tersebut adalah lahan sawah produktif seluas 1.700 meter persegi.
Baca: Anggota Polres Sukabumi yang Gelapkan Barang Bukti Sabu-sabu Menjadi 9 Orang, Ini Para Pelakunya
Baca: Lawan Persipura, Kapten Persib Bilang Mereka Punya Talenta Bagus, Tapi . . .
Namun harga pembebasan lahanya hanya ditaksir pengembang Rp 800.000 per meter.
Sementara lahan berupa tebing yang tidak produktif justru dibayar dengan harga lebih mahal yakni Rp 1.127.000 per meter persegi.
"Saya jadi keberatan. Sawah saya yang produktif dengan masa panen empat kali dalam setahun dibayar lebih murah dari tanah tebing," katanya di Kantor BPN KBB, Selasa (8/5/2018).
Inilah Empat Persiapan Diri Menyambut Bulan Ramadan, Sudahkah Anda Melakukannya ? https://t.co/xohWLlyPRo via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) May 8, 2018
Asep berharap lahan sawahnya yang ada di Blok Bojongsuren, Desa Tagog Apu dapat terbayar lebih mahal dari tanah tebing, apalagi lokasi tersebut berada di lokasi strategis dan tanah datar.
"Inginnya lebih tinggi dari lahan tebing, ya minimal Rp 1,5 juta per meternya," ucapnya.
Sudiana (36), warga lainnya mengaku pembayaran lahan untuk KA cepat ini minim sosialisasi dan penjelasan kepada warga.
Pencetak Gol Terbanyak Persib Bandung Dipastikan Tampil Lawan Persipura https://t.co/5Arfsup0zs via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) May 8, 2018
Menurutnya, warga sempat dikumpulkan di daerah PN Kertas Padalarang dan mendapatkan amplop yang berisi daftar harga beli tanah milik warga.
"Pola seperti itu menutup ruang diskusi karena masyarakat diminta untuk menerima harga yang ditawarkan. Saya tidak mau kalau dibayar murah. Karena di kawasan itu sekarang orang sudah ada yang berani menawar Rp 1 juta per meter, tapi dibayar oleh proyek KA cepat hanya Rp 800.000 per meter," ujarnya. (*)