Kementerian BUMN Sebut Video Obrolan Menteri BUMN dan Dirut PLN Menyesatkan, Ini Obrolan Aslinya!

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Jagat maya kini sedang diguncang video percakapan anatara Menteri BUMN Rini Soemarmo dan Direut PLN Sofyan Basir.

Video tersebut rupanya telah sampai ke para petinggi di Kementerian BUMN.

Dalam rilis yang diterima Tribunjabar.id, pada Sabtu (28/4/2018), Kementerian BUMN membatah bahwa percakapan dalam video adalah membahas bagi-bagi fee atau uang.

Untuk diketahui, dalam video obrolan Rini Soemarno dengan Sofyan Basir, ada pembicaraan soal saham. Dirut PLN Sofyan Basir mengeluhkan sharing saham yang terlalu kecil.

Obrolan lalu mrembet dan menyebut nama Ari Soemarno, yang tak lain adalah kakak Rini Soemarno.

Ari Soemarno disebut sebagai orang yang mengendalikan BUMN dan perminyakan di Indonesia.

Kisah Taubat Ki Joko Bodo, Menangis Melihat Kakbah Lalu Melepas Kesaktian Ilmu Gendam Putih https://t.co/D7fkteNKUv via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) April 28, 2018

Kementerian BUMN, melalui Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, penggalan percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Imam Apriyanto Putro mengakui ada percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Namun percapakan itu bukanlah membahasan bagi-bagi keuntungan atau fee, melainkan diskusi untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

Baca: Prabowo Subianto Belum Resmi Jadi Capres, Anak Amien Rais Sudah Hadiri Posko Pemenangan Prabowo

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.

Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.

Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Baca: Tinggal 3 Hari Lagi, Segera Registrasi Ulang Kartu SIM Prabayar Anda, Jika Tidak Bakal Diblokir

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam di Solo, Sabtu (29/04/2018).

Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut.