TBC dan Stunting Masih Jadi PR Pemkot Bandung: 6.941 Kasus TBC dan Prevalensi Stunting 12,4 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kasus TBC atau Tuberkulosis dan stunting di Kota Bandung hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah atau 'PR' bagi pemerintah karena angka kasusnya cukup tinggi.

Berdasarkan data sementara dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga Juni 2025 tercatat sebanyak 6.941 kasus TBC, sedangkan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 tercatat masih berada di angka 12,4 persen. 

"PR terutama TBC dan risiko stunting. Itu masih kita tekan dengan luar biasa," ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat ditemui di Balai Kota, Senin (24/11/2025).

Untuk menangani kasus TBC dan stunting itu, pihaknya sudah merancang berbagai upaya penanganan agar kasusnya bisa terus ditekan dan pada tahun berikutnya bisa mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Untuk penanganan ada enam pilar transformasi, dari transformasi layanan sampai transformasi kualitas Sumber daya Manusia (SDM)," katanya.

Namun yang paling penting dalam menangani masalah kesehatan masyarakat tersebut, kata dia, tentunya Pemkot Bandung juga mengandalkan program dari pemerintah pusat seperti cek kesehatan gratis (CKG).

"Sekarang adalah bagaimana program pemerintah pusat, yaitu cek kesehatan gratis, kita masifkan di mana-mana sebagai bagian dari screening kesehatan masyarakat. Dari situ sebetulnya kita sudah bisa melakukan sensus kesehatan," ucap Farhan.

Disi lain pihaknya memastikan akan mengembalikan layanan kesehatan masyarakat yang efisien, efektif, dan terjangkau di Kota Bandung, karena saat ini layanan kesehatan dari sisi biaya memang tidak murah.

"Namun negara hadir, pemerintah pusat, provinsi, sampai kota memiliki kewajiban memastikan bahwa akses layanan kesehatan berkualitas bisa didapatkan dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang masih masuk dalam desil 1 sampai 10," katanya.

Farhan memastikan, semua program layanan kesehatan bagi masyarakat itu tidak terpengaruh pengurangan transfer ke daerah (TKD), bahkan dia menjamin hal itu tak menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan.

"Tidak menjadi alasan, karena yang paling penting sekarang dalam pembiayaan adalah tingkat kepatuhan kepada BPJS yang menjadi ukuran. Kita sedang mendorong itu," ujar Farhan.

Farhan mengaku akan terus keliling ke semua kelurahan dan RW untuk memastikan masyarakat patuh terhadap BPJS karena tingkat kepatuhan akan meningkatkan akses kita terhadap UHC.