Jawa Barat Pertahankan Nilai 'A' untuk Akuntabilitas Kinerja

"Jadi bukan WTP dan serapan lagi yang jadi target. Itu kewajiban. Outcome harus menjadi ukuran. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tidak menjadi ukuran. Ukuran keberhasilan adalah sesuatu yang bermanfaat," kata Asman dalam sambutannya.

Baca: Narapidana Lapas Cirebon Pun Direkam Datanya Buat KTP-el, Bisa Nyoblos di Pilkada Serentak

Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk pembangunan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

"Saya minta Pak Gubernur Jabar jadi member tetap. Jadi kalau kita ada acara ini (rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sakip) di provinsi lain, saya minta Pak Gubernur ikut kita jadi pembicara," kata Asman Abrur.

Hal lain yang menjadi penekanan Asman, yaitu jiwa kerja yang harus dimiliki para ASN. Pertama, hospitality. Jiwa melayani dan keramahtamahan dalam pelayanan kepada publik.

Kedua, entrepeneur. ASN harus memiliki sikap tidak ingin rugi. Artinya, anggaran yang ada harus bisa didayagunakan dengan baik atau tidak sia-sia.

Dikira Jamu, Pengantin Wanita Minum Racun Serangga, Resepsi Pernikahan pun Berakhir Duka https://t.co/KNtrESj6l4 pic.twitter.com/hOQP64i7G0

— Tribun Jabar (@tribunjabar) April 3, 2018

Asman Abrur menambahkan, reformasi birokrasi harus bisa diimplementasikan secara baik. Menurut dia, sebagian aparatur negara memaknai reformasi birokrasi hanya sebatas pelaksanaan program yang diamanatkan Pemerintah Pusat.

Sebagian lain memaknai reformasi birokrasi adalah media untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengubah cara berpikir dan budaya.

"Reformasi yang sesunguhnya adalah kita mengubah (cara berpikir) dan culture (budaya). Yang pada awalnya hanya berorientasi kepada kerja-kerja rutin, tapi kemudian berpikir menjadi bermanfaat dan lebih memuaskan masyarakat," ucap Asman Abrur.

Untuk merealisasikan reformasi birokrasi tadi, yaitu dengan mengimplementasikan Sakip. Hal ini, kata Asman, harus menjadi budaya kerja di kementerian dan pemda.

Baca: Diduga Gila, Pria yang Masuk ke Area Pesantren Ini Babak Belur Dihajar Warga

Kementerian PAN-RB juga mendorong pemda-pemda agar membuat Mall Pelayanan Publik (MPP). Tujuannya untuk mengintegrasikan pelayan publik dalam satu gedung.

"Kita akan satukan dalam Mall Pelayanan Publik. Saya minta provinsi untuk menjadi motor menggerakkan pelayanan ini. Pusat pelayanan perizinan, baik itu untuk pusat atau daerah. Jabar punya peluang besar untuk jadi model nasional," ujar Asman.

Selain itu, dalam waktu dekat Pemerintah Pusat akan mengintegraiskan e-Government secara menyeluruh. Asman menuturkan pihaknya akan mengatur secara nasional agar belanja IT tidak terlalu tinggi dan lebih efisien. Saat ini, e-Government masih berjalan di masing-masing kementerian/lembaga.

"Kita berharap dengan sistem e-Government secara nasional ini terjadi integrasi antara satu sistem dengan sistem lain," kata Asman Abrur. (adv)