Jawa Barat Pertahankan Nilai 'A' untuk Akuntabilitas Kinerja

Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut, termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ada peningkatan nilai akuntabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016.

"Tetapi yang CC kemudian banyak yang berubah menjadi B," tutur Aher.

Berikut data Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat:

1. Nilai A: Kota Bandung

2. Nilai BB: Kota Sukabumi

Baca: Ada Lagi Balasan untuk Puisi Kontroversial Sukmawati Soekarnoputri, Judulnya Ibu Muslimah

3. Nilai B: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.

4. Nilai CC: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya.

5. Nilai C: Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Pangandaran.

"Hari ini kita akan berkomitmen kembali untuk menata program kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus kita alurkan dengan baik sebagai sebuah pohon kinerja," ajak Aher di hadapan para pejabat Pemprov Jawa Barat, serta Bupati/Walikota se-Jawa Barat.

Belum Dapat ''Rapor'', Mario Gomez Berharap pada Tuah Pekan ke-3 Persib Bandung https://t.co/T2kPyaggzY via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) April 3, 2018

Untuk mendukung hal tersebut, pada kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Jawa Barat dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Asman Abnur mengatakan, birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien harus menjadi model kinerja pemerintahan kita. Hal ini harus ditunjukkan melalui kemampuan mempertanggungjawabkan outcome.

Asman menekankan, bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan serapan APBD bukan lagi target sebuah kinerja pemerintahan. Saat ini, outcome atau hasil dari sebuah program yang menjadi ukuran.