3 Upaya PT KAI untuk Menertibkan Kesemrawutan di Perlintasan Andir Bandung
Berbagai pihak telah mengupayakan agar kesemrawutan di perlintasan kereta api Andir, Bandung menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali.
Penulis: Yongky Yulius | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius
TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Berbagai pihak telah mengupayakan agar kesemrawutan di perlintasan kereta api Andir, Bandung menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali.
Satu di antara sejumlah pihak itu tentunya adalah PT KAI Daerah Operasi (DAOP) Bandung.
Berdasarkan penuturan Manajer Humas PT KAI DAOP 2 Bandung, Joni Martinus, Senin (20/11/2017), ada tiga dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pihaknya.
Baca: VIDEO - Diguyur Hujan Sejam, Banjir Langsung Genangi Kawasan Rancanumpang Gedebage
Apa saja itu? Simak selengkapnya dalam rangkuman berikut ini:
1. Diusulkan ke Pemerintah untuk Ditutup
PT KAI Daerah Operasi (DAOP) 2 Bandung telah mengusulkan perlintasan kereta api Andir bersama enam perlintasan lainnya kepada pemerintah untuk ditutup.
Manajer Humas PT KAI DAOP 2 Bandung, Joni Martinus, mengatakan, dari ketujuh perlintasan yang diusulkan untuk ditutup, hanya dua yang disetujui oleh pemerintah.
2 Kandidat Pelatih Baru Persib Bandung Hingga Harapan Bobotoh pada 'Mantan' Agar Kembali ke Persib https://t.co/XkPd2hc1TK via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) November 22, 2017
"Beberapa bulan yang lalu. PT KAI DAOP 2 sudah mengusulkan tujuh perlintasan yang supaya ditutup pemerintah. Yang padat ada tujuh, salah satunya perlintasan Andir. Cuma tentu, dalam hal ini, pemerintah harus mencarikan solusi, yang direspon baru perlintasan Kiaracondong dan Cimindi. Kewenangan menutup perlintasan ada di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub atau Dishub Provinsi," ujarnya kepada Tribun Jabar.
2. Koordinasi dengan Kepolisian
Pelanggaran yang dilakukan sepeda motor atau mobil pada perlintasan kereta api sebidang adalah pelanggaran lalu lintas, bukan pelanggaran rambu kereta api.
"Itu adalah pelanggaran lalu lintas, bukan pelanggaran rambu kereta api. Ketika ada pelanggaran ya berarti mereka melanggar lalu lintas. Karena itu, sebenarnya itu adalah wewenang pihak kepolisian untuk menindak secara tegas," ujar Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi (DAOP) 2 Bandung, kepada Tribun Jabar.
"Ini memerlukan penegakan hukum dari pihak berwenang, tentu dari pihak kepolisian. Kami yakin kalau ini diterapkan akan ada efek jera bagi yang melanggar. Ini merupakan solusi hukum. Kami pernah melalukan koordinasi dengan kepolisian," ujarnya.
