Polemik Transportasi Online

Usai Mediasi Soal Transportasi Online, Kadishub Jabar Beri Pernyataan Begini

Dalam mediasi tersebut, beberapa perwakilan driver online juga menyampaikan beberapa keluhan yang dihadapinya selama bekerja di lapangan.

Penulis: Theofilus Richard | Editor: Dedy Herdiana
TRIBUNJABAR.CO.ID/THEOFILUS RICHARD
Kadishub Jawa Barat, Dedi Taufik menjawab pertanyaan wartawan usai mediasi dengan perwakilan transportasi online di Gedung Sate, Senin (16/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Usai perwakilan pengemudi transportasi online menyampaikan aspirasinya dalam sebuah mediasi di Gedung Sate, Senin (16/10/2017), Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dedi Taufik meminta semua pihak untuk menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Dedi Taufik tidak memberikan banyak komentar karena beberapa tuntutan massa disebutnya berada di luar kewenangannya.

Ia hanya mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari perwakilan driver transportasi online kepada pemerintah pusat.

Baca: Membayangkan Keluarga Choirul Huda, Istri Pemain Persib Ini Tak Sanggup Lanjutkan Kata-katanya

"Sekarang kan kita cari kesetaraan keadilan. Kami sudah membuat surat ke pemerintah pusat, tinggal tunggu keputusan dari pemerintah pusat," ujarnya kepada wartawan di Gedung Sate.

Ia juga mengatakan belum bisa mengeluarkan pernyataan mengenai boleh atau tidaknya transportasi online beroperasi.

"(Saya hanya keluarkan) Himbauan untuk menjaga kondusivitas. Kondusif dong supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan, yang kita jaga itu," ujarnya.


Dalam mediasi tersebut, beberapa perwakilan driver online juga menyampaikan beberapa keluhan yang dihadapinya selama bekerja di lapangan.

Satu di antaranya adalah mengenai keamanan dan kekhawatiran akan intimidasi yang mungkon dilalukan pengemudi transportasi konvensional.

Untuk masalah tersebut, Dedi Taufik mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah adanya tindak kekerasan.

Selain itu, driver transportasi online juga menginginkam adanya peran Kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengatur nasib mereka sebagai pekerja.

"Masukan dari mereka, agar pembahasan jangan parsial Kementerian Perhubungan saja, tapi ada dari lingkungan ketenagakerjaan. Itu bagus," ujarnya.


Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved