PPDB Jawa Barat
Pelaksanaan PPDB di Jabar Karut Marut, Ini Kata Anggota Komisi X DPR RI
Saat ini justru masalahnya karena transisi kewenangan untuk SMA dari kota ke provinsi. Tapi, sebenarnya kita harus sudah mencium itu
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Kisdiantoro
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama
TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kekacauan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017 di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Apalagi, saat ini kewenangan tingkat SMA/SMK telah berada di provinsi yang membuat carut marut terlihat.
Hal ini pun diakui oleh Anggota DPR RI komisi X, Niko Siahaan dalam kunjungannya ke Bandung. Menurut Niko, kekacauan PPDB menjadi tanggung jawab dan kesalahan semua elemen baik tingkat daerah maupun pusat.
Selama tiga tahun berjalan PPDB di Kota Bandung, kata Niko, masalahnya selalu berubah-ubah. Seperti pada sistem PPDB tahun pertama, masalahnya ialah jalur afirmasi. Selanjutnya, di tahun kedua masalah jalur prestasi dengan ditemukannya piagam palsu dan lainnya.
"Saat ini justru masalahnya karena transisi kewenangan untuk SMA dari kota ke provinsi. Tapi, sebenarnya kita harus sudah mencium itu, sebab Disdik kota yang sudah tahun-menahun saja ada masalah, apalagi ini provinsi kan baru dan mesti mengurus ribuan sekolah," kata Niko, Sabtu (15/7/2017).
Niko juga menyebut perlu adanya antisipasi ke depan biar tidak terulang kembali. Sebab, untuk PPDB saat ini pengesahannya saja di bulan April dan Mei, sehingga belum secara maksimal dalam penyosialisasiannya.
"Jadi, wajar jika berantakan di Jabar itu. Dan Jabar kasus PPDB-nya itu terbanyak se-Indonesia, karena tingkat kesiapannya tidak ada," ujarnya. (dri)
