PPDB Jawa Barat

Sekolah yang Tak Mau Terima Siswa Tak Mampu Akan Kena Sanksi

"Tentu ada sanksinya, kecuali sekolah swasta mandiri yang tidak mendapatkan dana dari pemerintah," ujar Elih Sudiapermana.

Penulis: Seli Andina Miranti | Editor: Ravianto
Tribun Jabar/Seli Andina
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana, ketika ditemui Tribun Jabar di ruang kerjanya, Jumat (7/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Seli Andina

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sekolah negeri dan swasta yang tidak menerima calon siswa jalur afirmasi Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan mendapatkan sanksi.

Khusus untuk sekolah swasta, sekolah yang dimaksud adalah sekolah swasta yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, baik BOS dari pemerintah pusat maupun dana bantuan dari pemerintah kota.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana, ketika ditemui Tribun Jabar di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jumat (7/7/2017).

"Tentu ada sanksinya, kecuali sekolah swasta mandiri yang tidak mendapatkan dana dari  pemerintah," ujar Elih Sudiapermana.

Menurut Elih Sudiapermana, bukan hanya menolak siswa dari jalur afirmasi RMP, sekolah dan pegawai negeri terkait bahkan bisa terkena  sanksi bila ketahuan mengambil pungutan dari siswa, baik siswa RMP maupun siswa reguler.

Kepala Dinas Pendidilan Kota Bandung tersebut menekankan bahwa pihak sekolah tidak boleh mengambil pungutan sepeser pun dari siswa.

"Apalagi negeri, SD SMP itu tidak boleh ada pungutan sama sekali. Bila kepala sekolahnya baru akan mendapatkan peringatan, sementara bila sudah pernah melakukan maka akan dapat sanksi PNS," ujarnya.

Sanksi untuk PNS, baik guru ataupun kepala sekolah, yang ketahuan melakukan pungutan liar pada siswa rupanya cukup keras.

Sanksi tersebut telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 87 ayat (4) butir b.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

"Sanksi yang akan kita keluarkan itu tegas!" tegas Elih.

Sementara untuk sekolah swasta yang melanggar, Dinas Pendidikan bisa saja mencabut izin sekolah swasta tersebut.

"Bisa kita cabut izinnya, bisa juga kita putus dananya," ujar Elih.(*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved