Puluhan Guru Datangi Balai Kota Tuntut Perhatian Soal Dana Hibah

Laporan Muhamad Nandri Prilatama

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Puluhan guru dalam rangka memperingati hari guru nasional melakukan turun ke jalan tepatnya ke Kantor Pemerintahan Kota Bandung di Jalan Wastukancana, Jumat (25/11/2016), untuk menuntut dana hibah terhadap guru honorer.

Ketua Federasi Aliansi Guru Independen, sekaligus ketua dalam unjuk rasa guru ini, Iwan Hermawan, mengaku unjuk rasa para guru tersebut karena hari ini sebagai batas waktu kesabaran para guru honorer Kota Bandung terkait dana hibah yang akan segera keluar bulan ini.

"Kami harap Pemerintah Kota Bandung dapat mencairkan dana hibah tanpa melalui organisasi, yakni melalui DPKAD atau Disdik," kata Iwan saat diwawancarai di sela-sela unjuk rasa, di Balai Kota.

Iwan juga mengungkapkan, tidak ingin ada kembali organisasi guru yang terlibat dalam penyaluran dana hibah dengan dilakukan penyelidikan. "Jadi Pemkot jangan buat jebakan batman, karena ketidakjelasan aturan," jelas dia.

Sementara itu, seorang guru honorer yang mengajar di SMK Prakarya Internasional, Usman Jamaludin, mengaku sebenarnya tidak berharap adanya unjuk rasa dari para guru terkait dana hibah, jika ada perhatian dari Pemkot Bandung. Ketika ada program dana hibah, kata Usman, mesti saja didahulukan adanya demo.

"Dari awal pendataan dan audiensi bersama Sekdisdik, Kadisdik, dan Sekda tidak ada permasalahan. Jadi, tuntutan kami itu guru honorer ada perhatian dari Pemkot, sebab banyak ada kawan kami yang hanya menerima honor tidak lebih dari 300 ribu," ucap Usman.

Guru lainnya, Heni Purwanti yang mengajar di salahsatu TK daerah Cibeunying Kaler, meminta Pemkot Bandung betul-betul memperhatikan guru honorer, karena antara guru honorer dan guru PNS tidak ada bedanya sebagai pengabdi.

"Jauh berbeda antara guru honorer dengan yang PNS. Padahal, kinerjanya sama, jam kerjanya sama, dan tugasnya sama. Namun, hak masih timpang. Intinya, kami menuntut pemerintah lebih memperhatikan dan tidak membeda-bedakan serta menunggu lama dalam pencairan," ujar Heni seraya menyebut Pemerintah selalu membuat gundah guru honorer. (ff)