Umpan GBHN

Usulan Mega mengenai amandemen terbatas itu pada akhirnya akan berimplikasi ke soal-soal lainnya.

Berapa Tap MPR yang sudah dicabut kemudian harus dihidupkan kembali. Berapa UU yang sudah berlaku kemudian harus direvisi bahkan diubah.

Dari segi waktu dan biaya jelas tidak efisien dan akan menghabiskan waktu panjang, sementara target-target pembangunan yang jadi program Jokowi akan terbengkalai karena perhatian tersita untuk urusan mengembalikan GBHN.

Tapi dalam politik, sebagai warga negara, ada baiknya kita mempunyai pikir rangkepan, jangan sampai seperti ikan yang langsung memakan umpan yang dilempar pemancing.

Umpan yang dilempar Megawati ini tampaknya sejalan dengan umpan yang dilempar Aburizal Bakrie yang mengusulkan pemilihan legislatif dengan sistem proporsional tertutup.

Apabila MPR punya kewenangan lagi merumuskan GBHN, ia pasti pada akhirnya meminta kewenangan lainnya untuk mengamankan GBHN hasil rumusannya.

Kalau Presiden dianggap tidak sejalan dengan GBHN, jangan-jangan ia minta kewenangan apabila Presiden tidak bisa mempertanggungjawabkan GBHN, MPR minta kewenangan menolak pertanggungjawaban Presiden. Apabila Presiden ditolak pertanggungjawabannya, berarti ia gagal mengemban amanah dan layak diberhentikan.

Sekarang kita tinggal bertanya, apakah kita memang mau putar arah kembali ke masa lalu atau terus mengayuh ke masa depan?

Kalau memang rakyat yang menghendaki ke masa lalu, itu merupakan kosekuensi demokrasi.

Tapi kalau itu hanya keinginan segelintir elite politik, maka tak tertutup kemungkinan tiap ganti rezim berubah pula formula politik negeri ini. (*)

Naskah ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Senin (1/2/2016). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.